Angkasa Pura 2

Isu Reshuffle Kabinet, Budi Karya Jadi Menteri PUPR?

Perspektif Bang Awe SDMMinggu, 13 Agustus 2017
cara-menhub-jalankan-perintah-jokowi-tekan-dwelling-time-jadi-2-hari

BEKASI (BeritaTrans.com) – Sabtu (12/8/2017), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berada di Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.

Dia berada di sana dalam rangka Sosialisasi dan Dialog dengan tema Sinergi Membangun Bangsa. Uniknya, Budi Karya Sumadi berbicara banyak soal pembangunan desa.

Dia mengajak semua elemen seperti warga dan lembaga swadaya masyarakat mengawasi penggunaan dana desa agar tepat sasaran dan tidak diselewengkan.

“Harus diawasi penggunaannya agar bisa memberi manfaat bagi masyarakat,” cetusnya kepada pers seperti dikutip kantor berita Antara.

Pernyataan Budi Karya Sumadi menyangkut penggunaan dana desa dan tidak menyentuh infrastruktur transportasi sebagai urat nadi perekonomian, termasuk perekonomian desa, itu menjadi begitu menarik bila dikaitkan dengan isu reshuffle kabinet, yang mulai hangat lagi beberapa hari terakhir.

Budi Karya Sumadi diisukan akan menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun siapa pengganti Budi Karya bila jadi dipindah, masih belum ada dalam bursa isu.

Budi Karya Sumadi dikenal sebagai profesional yang bertangan dingin dalam memimpin sebuah perusahaan. Kiprahnya mulai mentereng sejak memimpin Badan usaha Milik Daerah (BUMD) di Ibukota, yakni PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Dengan pengalaman, kompetensi dan skill di bidang konstruksi dan properti, Budi Karya dinilai dapat mengakselerasi realisasi berbagai proyek infrastruktur. Karenanya, dia dipercaya akan sukses sebagai Menteri PUPR seperti suksesnya dia memimpin Kementerian Perhubungan.

DESAKAN PUBLIK

Mencuatnya isu reshuffle tak lepas dari ketidakpuasan masyarakat atas kinerja sejumlah menteri kabinet Jokowi. Selain itu, munculnya isu beberapa menteri yang akan ikut pilkada serentak.

Misalnya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Dia santer disebut-sebut bakal maju di Pilkada di Jawa Timur. Serta Menteri Koperasi Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga yang dikabarkan maju di Pilkada Bali.

“Reshuffle Kabinet mungkin saja kembali dilakukan Jokowi. Hal itu untuk mengakomodir desakan masyarakat yang tidak puas akan kinerja menterinya. Dan menuntut untuk diganti,” ujar pengamat politik UI Arbi Sanit, Kamis (10/8).

Yang mengejutkan nama presenter kondang, Najwa Shihab dikabarkan dicomot Jokowi untuk jadi pembantunya.

Najwa berdasarkan desas-desus yang beredar akan diplot jadi menteri sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa.

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, menanggapi santai pertanyaan wartawan terkait isu reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo.

Pertanyaan wartawan itu awalnya menanyakan isu reshuffle kabinet yang menyebut nama Khofifah terkait rencana Khofifah maju dalam Pilkada Jawa Timur.

“Gilaaa, nanti selesai saya membangun komunikasi dengan seluruh elemen, saya baru akan lapor presiden. Jadi saya belum melapor karena proses konsolidasi di Jawa Timur masih berjalan,” jawab Khofifah saat melakukan kunjungan kerja ke Bengkulu, Sabtu (12/8/2017).

Najwa Shihab sendiri mengakui akhir-akhir ini sering berkomunikasi dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, atau staf ahli presiden yang lain. Namun komunikasi itu bukan dalam konteks reshuffle kabinet, melainkan dalam kapasitas dia sebagai Duta Baca Nasional.

“Kalau saya ke Istana itu konteksnya adalah tugas saya sebagai Duta Baca Nasional. Saya kontak lewat Pak Pratikno, atau Mas Teten (Kepala KSP), Cak Sukardi Rinakit,” kata Nana.

Kabarnya, beberapa menteri lain yang digeser di antaranya Menteri BUMN Rini Soemarno.

Infonya Rini akan menempati posisi penting di pemerintahan Jokowi.
Kursi Rini akan diganti oleh Ignasius Jonan.

Jabatan Menteri ESDM yang ditinggalkan Jonan akan diisi oleh Arcandra Tahar, wakilnya saat ini.

JOKOWI MENEGUR
Presiden Joko Widodo menegur para menterinya dalam rapat kabinet paripurna, Senin (24/7/2017) kemarin. Teguran paling telak dilayangkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Dua menteri tersebut, menurut Jokowi, telah mengeluarkan peraturan menteri (permen) yang tidak ramah terhadap investasi.

“Pada Permen-Permen, baik di kehutanan dan lingkungan hidup, di ESDM, misalnya, yang saya lihat dalam satu-dua bulan ini, direspons tidak baik oleh investor karena dianggap itu menghambat investasi,” kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan para menteri lainnya yang hadir dalam rapat paripurna tersebut untuk berhati-hati dalam menerbitkan permen. Sebelum permen dikeluarkan, Jokowi meminta ada perhitungan dan kalkulasi yang matang. (awe).