Angkasa Pura 2

Hindari Jebakan Batman, Stop Tender BBM PSO Tahun 2018

Another NewsSelasa, 15 Agustus 2017
Sofyano BBM

JAKARTA (Beritatrans.com) -Tahun 2017 ini kembali dilakukan tender bahan bakar minyak (BBM) public service obligation (PSO) untuk pengadaan dan distribusi tahun 2018.

BUMN PT Pertamina sebagaimana tahun  sebelumnya, diyakini pasti akan kembali memenangkan tender  BBM subsidi ini. Hal bisa dibuktikan dari track record BUMN Migas tersebut.  Pertamina adalah perusahaan minyak yang paling mampu memenuhi  ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan  Pemerintah dalam tender tersebut.

Pemenang tender BBM PSO adalah pihak yang menawarkan harga paling kompetitif serta tetap dalam kurun waktu satu tahun dan mampu menjamin ketersediaan dan distribusi bbm.
 
Dalam situasi harga minyak yang sulit ditebak , jika BUMN Pertamina memenangkan tender BBM , Pertamina harus menjamin harga yang ditawarkan dan dimenangkannya berlaku tetap selama satu tahun.

Dan jika ternyata harga minyak terus bergerak naik maka Pemerintah hanya akan membayar sesuai harga yang ditawarkan pada saat tender dimenangkan.

Sebaliknya, jika kemudian jika terjadi fkuktuasi harga minyak merosot, maka  kerugian akibat naiknya harga minyak , sepenuhnya itu menjadi resiko dan tanggung jawab Pertamina.

Persoalannya, jika atas kerugian tersebut apalagi kerugian dalam jumlah besar,  dipermasalahkan dan dianggap sebagai tanggung jawab pejabat pembuat keputusan terkait harga yang ditawarkan ketika tender dilakukan.

Jika hal itu sampai terjadi,  maka pejabat yang bersangkutan berpeluang untuk dipidanakan.

UU BUMN dan UU PT

BUMN , keberadaannya selalu terkait dengan UU BUMN dan UU Persero Terbatas (PT). Konsekuenesinta, BUMN seperti Pertamina walau melakukan misi pemerintah tidak harus rugi. Bahkan Pertamina harus setor deviden ke pemegang saham yaitu Pemerintah.

Keikutansertaan  Pertamina dan penawaran harga dalam suatu tender,  merupakan suatu kebijakan dan atau aksi korporasi. Dan terkait kasus ini,  di negeri ini terbukti ketika menjadi masalah atau “dipermasalahkan” pihak-pihak tertentu , akhirnya hal ini harus berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Dan ketika itu terjadi maka pejabat yang terkait dengan aksi korporasi atau kebijakan itu , adalah orang yang harus bertanggung jawab. Mereka harus mempertanggungjawabkan kerugiaan yang dialami ketika tender BBM tersebut berakhir dengan ruginya perusahaan yang bersangkutan.

Maka akhirnya, pejabat Pertamina yang ikut dalam proses tender BBM PSO yang kemudian menyebabkan  Pertamina rugi akibat naiknya harga minyak , terpaksa masuk dalam jebakan “betmen”.

Jika melihat dari jumlah keikut sertaan peserta tender BBM PSO dan juga kemampuan mewujudkan pelaksanaan tender tersebut dari tahun ke tahun, bisa dipastikan,  nyaris hanya BUMB Pertamina yang mampu menjalankan sepenuhnya “misi” Pemerintah ini.

Penyediaan dan distribusi BBM PSO merupakan tugas pemerintah yang berkaitan dengan hajat dan kepentingan rakyat Indonesia.(Sofyano Zakaria, Direktur Puskepi-hel)