Angkasa Pura 2

Ditjen Hubla Gelar Seminar Keterbukaan Informasi Publik

DermagaSelasa, 22 Agustus 2017
IMG-20170822-WA0052

IMG-20170822-WA0053

MEDAN (BeritaTrans.com) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus meningkatkan kualitas pemahaman implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Pelaksanaannya bagi segenap jajarannya.

Untuk itu, Ditjen Hubla kembali menggelar Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan tema “Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Berbasis IT Dalam Mewujudkan Open Government Indonesia”.

Seminar Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2017 akan dilaksanakan pada tiga lokasi yaitu di Medan 22 Agustus 2017, Lombok tanggal 29 Agustus 2017, dan di Makassar 5 September 2017.

Acara dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili Kepala Bagian Organisasi dan Humas, Lollan A.S. Panjaitan, dan dihadiri para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, baik dari kantor pusat maupun UPT di lingkungan Ditjen Hubla.

Sesditjen Perhubungan Laut Dwi Budi Sutrisno mengatakan, memeroleh informasi merupakan hak asasi setiap individu dan KIP merupakan kewajiban bagi setiap Badan Publik sebagai sarana dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan terbuka (Open Government).

“Kondisi tersebut bersamaan diundangkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang telah berlaku sejak 30 April 2010 dan menjadi momentum penting bagi era keterbukaan informasi di Indonesia,” ujar Dwi Budi yang dibacakan Lollan di Medan, Selasa (22/8/2017).

Bagi masyarakat, lanjut Lollan, UU KIP ini telah menjadi landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memeroleh informasi publik. Sedangkan bagi Badan Publik, UU KIP juga mewajibkan setiap Badan Publik untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Setiap Badan Publik seperti Ditjen Hubla mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan informasi dengan membentuk Unit PPID Pelaksana, baik di Kantor Pusat maupun UPT di seluruh Indonesia yang bertugas secara langsung dalam pemberian pelayanan informasi.

“Namun demikian dalam pelaksanaannya, saat ini masih banyak UPT Ditjen Hubla yang belum membentuk unit PPID. Dari 323 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen Hubla, saat ini baru 137 UPT yang telah membentuk Unit PPID Pelaksana dan 186 UPT belum membentuk Unit PPID,” tutur Lollan.

Untuk itu diminta kepada UPT yang belum membentuk Unit PPID Pelaksana agar segera membentuk Unit PPID Pelaksana melalui Surat Keputusan Kepala UPT di wilayah kerja masing-masing dan melaporkan ke PPID Pelaksana Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (omy)