Angkasa Pura 2

Iskandar Abubakar: Pengguna Motor Dianggap Warga Kelas Dua

Koridor Rubrik Iskandar AbubakarSelasa, 22 Agustus 2017
laranganmotor

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kebijakan rencana pembatasan sepeda motor di beberapa ruas di Jakarta, harus dipelajari dengan komprehensif sebelum ditetapkan.

Hal itu disampaikan Mantan Dirjen Perhubungan Darat yang juga Ketua Global Road Safety Partnership (GRSP) Indonesia, Iskandar Abubakar menanggapi rencana pemerintah tersebut.

“Perluasan pembatasan sepeda motor menuai protes dengan beberapa argumen,” jelas Iskandar menjawab BeritaTrans.com, Selasa (22/8/2017) malam.

Argumen di antaranya lantaran motor sudah menjadi alat transportasi terpenting di Jakarta.

“Pengguna sepeda motor dianggap warga kelas dua, karena decision maker adalah car users,” tutur dia.

Sedangkan sepeda motor itu lebih hemat dalam penggunaan ruang jalan dan biaya penggunaan lebih rendah dari angkutan umum.

Selain itu, juga biaya penggunan motor lebih rendah dari angkutan umum dan kecepatan perjalanan dengan motor lebih tinggi dari moda lainnya.

“Di kota juga isu keselamatan tidak terlalu besar, maka seyogyanya kebijakan dipelajari lebih dalam,” imbuh Iskandar.(omy)