Angkasa Pura 2

Badan Penerimaan Pajak Jakarta Akan Gaet Ditlantas Polda Metro Jaya Lakukan Razia Mobil Mewah Menunggak Pajak

Aksi Polisi Koridor OtomotifKamis, 24 Agustus 2017
images-2

5985c7c528451-raffi-ahmad-dan-raditya-dika_663_382

JAKARTA (Beritatrans.com) – Badan Penerimaan Pajak dan Retribusi (BPPR) Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama  dengan Ditlantas Polda  Metro Jaya untuk melakukan razia dan penertiban kendaraan mewah di  Jakarta yang belum membayar pajak.

“Populasi mobil mewah dan sepeda motor gedhe (moge) di Jakarta cukup banyak.  Tapi yang belum membayar pajak sampai tahun ini juga banyak,” kata Kepala Badan Penerimaan Pajak dan Retribusi Pemprov DKI Jakarta, Edi Sumantri, Kamis (24/8/2017).

Ke depan, lanjut dia,  kita akan mengefektifkan razia kepada pengguna mobil mewah dan motor gedhe (moge)  yang belum membayar pajak.

Disebut-sebut tunggakan pajak mobil mewah dan moge di Jakarta mencapai ratusan miliar. “Pihak Dinas Pajak dan Retribusi Jakarta akan mengefektifkan upaya penertiban pembayaran pajak kendaraan mewah di Jakarta,” Edi lagi.

Informasi mengenai tunggakan pajak mobil-mobil mewah mencuat ke permukaan terutama saat pegawai Dinas Pajak dan Retribusi melakukan razia ke rumah artis Raffi Ahmad karena diduga belum membayar pajak secara benar.

Dalam razia tersebut, Selasa (22/8/2017) itu diketahui ada delapan mobil mewah milik Raffi Ahmad dan keluarganya. Dari hasil identifikasi diketahui sedikitnya ada delapan mobil  mewah berbagai jenis yang menunggak pajak sejak setahun silam.

Naik Menjadi Rp65 Miliar

Ditambahkan Edi Sumantri,  sejak dilakukan razia mobil mewah tanggal 9 Agustus 2017, ada peningkatan penerimaan pajak. “Saat itu, rata-rata penerimaan pajak hanya berkisar Rp42 miliar sampai Rp45 miliar per hari,” papar dia.

Namun sejak razia dilakukan, sebut Edi, penerimaan pajak di Jakarta meningkat menjadi Rp65 miliar per hari. Kontribusi peneraan pajak  paling besar dari pajak mobil mewah dan moge.

“Dinas Pajak dan Retribusi Jakarta  memberikan batas akhir kepada pemilik kendaraan mewah sampai 31 Agustus 2017 untuk melunasi pembayaran pajaknya,” sebut pejabat DKI Jakarta itu.

“Jika tidak, maka mekanisme hukum terutama  denda pembayaran pajak akan dilakukan sebagaimana mestinya,” tandas EdibSumantri.(helmi)

loading...