Angkasa Pura 2

Menhub: Pemerintah Akan Cari Formula Terbaik Pasca Putusan MA Terkait PM No.26/2017

Aksi Polisi KoridorKamis, 24 Agustus 2017
xIlustrasi-Taksi-Online-33e7fr2j2l8kb467soxxje.jpg.pagespeed.ic.-lCmofcvwq

JAKARTA (Beritatrans.com) – Menteri Perhubungan  Budi Karya Sumadi mengaku akan melakukan koordinasi dengan  pemangku kepentingan baik Organda, MTI, YLKI, akademisi dan lainnya untuk mencari  solusi terbaik pasca putusan MA yang menganulir 14 pasal dalam PM No.26/2017 tentang Angkutan Umum Daring.

“Pemerintah harus tetap memfasilitasi semua pelaku usaha dan ada perlakuan sama di antara  mereka, baik angkutan umum konvensional dan angkutan umum online atau daring,” kata Menhub Budi Karya Sumadi dalam dialog di salah satu stasiun televisi nasional, di Jakarta, Kamis (24/8/2017) pagi.

Dari pertemuan dan koordinasi dengan para pihak tersebut, menurut Menhub, diharapkan Pemerintah bisa mencari formula yang terbaik dan memungkinkan semua pelaku usaha tetap berjalan optimal.

“Angkutan umum online tetap berjalan dan angkutan umum konvensional juga tidak mati. Mereka harus tetap berjalan karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Menhub beralasan.

Masyarakat Harus Tenang

Yang pasti, lanjut Menhub Budi Karya,  PM No.26/2017 masih akan berlaku sampai tiga bulan ke depan.  “Jadi, masyarakat di bawah harus tetap tenang dan berfikir jernih untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan,” sebut dia.

“MA hanya membatalkan 14 pasal dalam PM No.26/2017. Dengan begitu pasal-pasal lainnya masih tetap berlaku seperti biasa,” jelas Menhub Budi Karya.

Ditambahkan Menhub, yang menjadi konsens Pemerintah adalah, semua angkutan umum baik konvensional dan daring harus tetap mengedepankan aspek keselamatan.

“Aspek keselamatan mutlak harus dipenuhi. Masyarakat sebagai konsumen tidak boleh diabaikan karena angkutan umum yang tidak memenuhi aspek keselamatan, ” tandas Menhub.(helmi)

loading...