Angkasa Pura 2

Kemhub Gencar Temukan Solusi Terbaik Pengaturan Taksi Daring

KoridorSelasa, 5 September 2017
IMG-20170905-WA0088

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat gencar temukan solusi terbaik dalam pengaturan taksi dalam jaringan (daring) dengan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) terkait Pengaturan Taksi Online Pasca Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir 14 pasal dalam PM 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Pemerintah menurut Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Darat Hindro Surahmat, telah berupaya menerbitkan PM 26/2017 untuk mengatur keberadaan angkutan sewa khusus (angkutan online). Namun pada saat ini dihadapkan pada putusan Mahkamah Agung yang membatalkan 14 pasal terutama yang terkait pengaturan angkutan online.

“Ke depan, angkutan online adalah sebuah keniscayaan, namun tetap harus diatur,” kata Hindro di Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Harapannya, ungkap dia, dengan kegiatan ini dapat dirumuskan solusi terbaik yang mampu mengakomodir kepentingan berbagai pihak, baik pengusaha taksi konvensional, taksi online dan kebutuhan masyarakat dalam bermobilisasi.

“Putusan tersebut justru menimbulkan kekosongan hukum terkait pengaturan angkutan online, jika tidak ada upaya maka keberadaan taksi online akan menjadi ilegal,” tutur Hindro.

Saat ini Kemhub sedang melakukan beberapa langkah yaitu konsolidasi dengan internal kementerian, meminta pendapat hukum serta menghimpun masukan dari masyarakat dan para stakeholder. Di sisi lain, peran pemerintah daerah dibutuhkan untuk dapat menjaga situasi tetap kondusif sambil menunggu diterbitkannya payung hukum baru.

Sementara itu Direktur Angkutan dan Multimoda Cucu Mulyana mengatakan, putusan MA tersebut membatalkan 14 pasal, yang mengandung 18 substansi. Dari 18 substansi dapat dikerucutkan menjadi delapan substansi.

“Kedelapan substansi tersebut terkait tarif, kuota, SRUT, domisili kendaraan, badan hukum, argometer taksi reguler, larangan sebagai perusahaan angkutan umum dan wilayah operasi,” kata Cucu. (omy)