Angkasa Pura 2

Negara Harus Hadir Mengatur Keberadaan Angkutan Daring

KoridorSelasa, 5 September 2017
IMG-20170905-WA0089

IMG-20170905-WA0086

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Ketua Instrans Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas mengatakan, negara harus hadir untuk mengatur keberadaan angkutan dalam jaringan (daring/online) yang semakin eksis.

“Saya tawarkan, bikin revisi PM tentang angkutan orang. Lalu dibagi dua yaitu dalam trayek, dan tidak dalam trayek,” kata Darmaningtyas dalam Fokus Group Discussion (FGD) Taksi Online di Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Menurut dia, intinya tetap harus diatur kalau mau hidup di Indonesia, sehingga semuanya jelas dan disiplin.

“Yang paling penting, pajak tetap harus menjadi pertimbangan. Kritik saya terhadap MA, yang diadili masalah transportasi, tapi UU yang digunakan UU UMKM, bukan UU transportasi,”lanjutnya.

Darmaningtyas mengusulkan bukan untuk kembali ke PM 32/2015 atau merevisi PM 26/2017, namun membuat Peraturan Mmenteri tentang angkutan orang, dan memasukkan angkutan online kedalam kategori taksi.

Sekjen DPP Organda Ateng Aryono berpendapat, mengenai persaingan usaha dalam konteks angkutan.

“Segera bentuk peraturan entah apa pun bentuknya, merevisi atau pun membuat baru,” katanya.

Perwakilan dari ADO (Asosiasi Driver Online) mengungkapkan harapannya agar pemerintah dapat membuat aturan yang melindungi pelaku usaha individu.

“Kami juga berharap pemerintah dapat konsisten terhadap aturan yang ditetapkan. Secara substansi kami sudah siap memberlakukan PM 26/2017. Sebenarnya aturan ini sudah paling tepat untuk dijalankan. Kami mendukung pemerintah utk menyusun peraturan pasca putusan MA ini demi kebaikan semua pihak,” ujar perwakilan yang tak menyebutkan namanya itu.

Sedangkan Ketua Serikat Pekerja Pengemudi Online (SPPO) Babe Abdullah mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung perubahan namun tidak mau dinilai sebagai taksi liar.

“Dengan adanya putusan MA bukan berarti taksi online liar, kami masih berada di bawah payung hukum,” tutur dia. (omy)