Angkasa Pura 2

Ginsi: Pelindo II Getol Buat Anak Perusahaan Sampai Lalai Perbaiki Layanan

DermagaSabtu, 9 September 2017
glc.jpg

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Ketua BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Capt Subandi mengkritik kebijakan manajemen Pelindo II hanya getol melahirkan anak perusahaan tapi mengabaikan perbaikan pelayanan.

“Mestinya manajemen Pelindo II fokus meningkatkan pelayanan untuk memuaskan pengguna jasa. Bukan sibuk melahirkan anak perusahaan yang akhirnya dipaksakan menangani bagian core business perusahaan yang sudah ada.” Pelindo II sekarang ini memiliki 16 anak perusahaan.

Sebagai contoh Subandi menunjuk pelayanan di New Priok Container Terminal One (NPCT 1). Pengguna jasa mengeluhkan mulai ngurus Tila (SP2) yang lelet dan tidak profesional sampai antrian panjang pada pelayanan container di lokasi behandle, ujarnya Sabtu (9/9/2017).

Subandi menilai sangat jomplang (gak imbang) antara pelayanan yang diberikan dengan nama NPCT 1 yang diklaim sebagai pelabuhan berklas internasional.

“Masa pelabuhan klas internasional masih dioperasikan secara manual mulai dari Gate hingga billing” tegasnya.

Kata Subandi, Pelabuhan berkelas internasional bukan hanya dinilai dari infrastruktur dan suprastruktur nya saja tapi apakah pengguna jasanya sudah merasa puas/nyaman dengan pelayananya.

Contoh lain pelayanan buruk di Pelindo II , Subandi menyebut layanan penggunaan Gantry Luffing Crane ( GLC ) di Terminal Konvensional Dermaga 114 dan 115 yang hingga hari ini masih belum beres.

“Bagaimana mungkin pelabuhan investasi alat dengan dalih untuk membantu percepatan arus barang melalui percepatan bongkar muat tetapi produktivitas GLC lebih rendah dari alat kapal ( ship gantry crane ).

Menurut Subandi, gerakan pakai crane kapal 10 s/d 12 kali per jam, sementara GLC hanya 8 kali per jam. Tapi kapal diwajibkan menggunakan GLC dengan tarif sesukanya ( tarif ilegal ).

Melihat ini GINSI menilai Pelabuhan Tanjung Priok bukan semakin meningkatkan layanan tapi hanya mengejar pendapatan yang pada akhirnya pengguna jasa yang jadi korban terutama importir.
(wilam)