Angkasa Pura 2

Ditjen Hubdat: Penegakan Hukum Salah Satu Kunci Keselamatan Bertransportasi

KoridorRabu, 13 September 2017
IMG-20170913-WA0006

JAKARTA (beritatrans.com) – Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pembinaan Keselamatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Pandu Yunianto mengatakan, salah satu kunci dari berbagai persoalan muatan lebih dan angkutan liar untuk menciptakan transportasi yang berkeselamatan adalah penegakan hukum.

“Saya menghimbau kepada para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Koordinator Jembatan Timbang dan Terminal Tipe A yang hadir sebagai peserta Bimtek untuk terus melakukan koordinasi untuk meminta dukungan, baik dukungan dari internal perhubungan maupun dari eksternal, seperti Kementerian PU-PERA, penegak hukum di Kepolisian, Jaksa, Pengadilan dan masyarakat sipil,” kata Pandu melalui keterangan tertulisnya yang diterima beritatrans.com hari ini, Rabu (13/9/2017), terkait kegiatan Bimbingan Teknis Penegakan Hukum Bidang Perhubungan Darat di Malang, kemarin.

Menurut Pandu, muatan lebih dan angkutan liar saat ini masih sangat mengkhawatirkan. Pengemudi truk dan angkutan liar adalah pekerja yang hanya menerima perintah, sementara keuntungan besar telah diraup oleh para pengusaha yang telah melakukan pelanggaran muatan.

“Hal ini harus menjadi perhatian yang khusus bagi para penegak hukum di perhubungan,” ucap Pandu.

Proses penegakan hukum di sektor perhubungan khususnya perhubungan darat sendiri bukan persoalan yang mudah karena tingkat kompleksitasnya yang tinggi.

“Saya berharap bahwa bimbingan teknis ini dapat memberikan persamaan persepsi antara pihak-pihak terkait mengenai sinergi dalam penegakan hukum di sektor Perhubungan Darat, serta komitmen untuk membangun strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan komprehensif,” ujar Pandu.

Acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Keselamatan ini dihadiri oleh para PPNS dari 25 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) seluruh Indonesia, Kasubbag Binpuan PPNS Rokorwas PPNS Bareskrim Polri AKBP Endang Usman dan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Malang Nur Kholis dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Kusnadi. (aliy)