Angkasa Pura 2

STKBM Minta KKB Upah Bongkar Muat Petikemas Di JICT & Koja Ditinjau Ulang

DermagaRabu, 13 September 2017
IMG-20170913-WA0000-600x400

JAKARTA(BeritaTrans.com) -
Sistem upah bongkar muat petikemas di JICT /TPK Koja Pelabuhan Tanjung Priok dengan menerapkan upah borong sejak beberapa bulan lalu agar ditinjau ulang.

Sekretaris Serikat Tenaga Kerja Bongkar Muat (STKBM), Usup Karim kemarin mengatakan dengan sistem yang berlaku sekarang ini upah bongkar muat dibayar Terminal kepada koperasi TKBM dengan sistem borongan.

Sementara upah TKBM dibayar koperasi dengan hitungan upah harian. Sistem ini ternyata merugikan buruh karena upah sering terlambat dibayar oleh koperasi.

“Kami sudah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan sistem upah borong ternyata koperasi kesulitan membayar upah TKBM antara lain karena produktivitas bongkar muat di terminal JICT dan TPK Koja dua bulan belakangan ini rendah.

Apalagi saat terjadi mogok kerja di JICT membuat aktivitas bongkar muat lumpuh sehingga sangat merugikan TKBM.

Rendahnya produktivitas bongkar muat membuat pendapatan Koperasi TKBM turun sehingga mengalami kesulitan membayar upah buruh.

Usup Karim mengatakan STKBM mendesak agar Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara koperasi dengan pihak Terminal Petikemas khususnya JICT dan TPK Koja ditinjau ulang menjadi kerjasama saling menguntungkan dan tidak merugikan buruh.

STKBM mengusulkan beberapa perbaikan dalam KKB yang ditandatangani antara pihak koperasi dan manajemen Terminal Petikemas.

Pertama harus ada kesepakatan tentang standar minimum produktivitas terminal (Box/Crane/Hour).

Jika produktivitas Terminal di bawah standar, pembayaran upah TKBM dibebankan kepada terminal peti kemas.

Selain itu merevisi besaran tarif jasa bongkar muat yang dibayarkan kepada Koperasi TKBM secara lebih adil.

Dia mengatakan tiap bongkar muat kontainer 20 feet, Terminal mendapat jasa Container Handling Charges (CHC) USD 83 atau Rp 1 juta lebih dan untuk kontainer 40 feet USD 124 atau Rp 1,7 juta. “Massa CHC sebesar itu yang dibagikan kepada upah buruh hanya Rp 23.500/Box,” katanya.

Sistem upah borong mestinya tidak berdampak mengurangi kesejahteraan TKBM.

“Selama ini dengan sistem upah borong terkesan pihak Terminal Petikemas hanya ingin memangkas komponen pengeluaran biaya untuk TKBM,” tegasnya.

Usup juga mengingatkan agar dalam pembahasan upah tetap melibatkan serikat pekerja sesuai dengan amanat KM 35/2007, ujarnya.

“Prinsipnya, sistem apapun yang diberlakukan, STKBM akan mendukung sepanjang  tidak merugikan kesejahteraan buruh,” tutupnya. (wilam)