Angkasa Pura 2

GINSI: Pemerintah Harus Tegas Terhadap Pelayaran Asing

Another News DermagaKamis, 14 September 2017
IMG-20170914-WA0000-600x400

JAKARTA (BeritaTrans.com)- Gabungan Importir Nasional Seluruh Indobesia (GINSI) mengharapkan pemerintah
bersikap tegas dalam mengawasi peraturan agar punya kewibawaan tinggi dimata pelayaran asing yang sering mengkadali peraturan.

Ketua BPD GINSI DKI, Capt Subandi Kamis (14/9/2017) mengatakan sebagai contoh,
penghapusan uang jaminan kontainer yang diatur dalam SE Dirjen Hubla bahkan masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi XV.

“Semula kita berharap banyak kebijakan tersebut selain meringankan beban pemilik barang sekaligus dapat menurunkan biaya logistik nasional,” ujar Subandi.

Tapi kenyataannya regulasi tersebut hanya dianggap angin lalu oleh pelayaran asing. Belasan pelayaran asing masih memungut uang jaminan kontainer sampai sekarang kendati komoditas yang dimuat tidak berpotensi merusak kontainer.

Lebih parah lagi, tambah Subandi, pelayaran asing melalui agenya di Indonesia mengeluarkan tarif lokal memungut biaya Equipment Management Impor (EMI) dengan dalih untuk mengvover biaya kerusakan kontainer.

“Ini namanya mengkadali peraturan pemerintah sekaligus menambah beban pemilik barang.”

“Pemilik barang menjadi dua kali dihajar harus membayar biaya yang tujuannya sama yaitu untuk jaminan kerusakan kontainer;”

Pemerintah harus tegas dan berani menindak pelayaran asing yang cari uang di Indonesia tapi tidak patuh pada aturan nasional.

“Karena berbagai biaya yang tidak jelas aturannya itu pada akhirnya akan membuat tingginya biaya logistik nasional,” tegas Subandi.

“Jangan hanya bicara mau turunkan biaya logistik. Kalau serius lakukan dengan perbuatan nyata antara lain memangkas biaya yang tak jelas dasar mau pun layanannya,” tegas Subandi.

Pemerintah jangan hanya beraninya menindak para importir nakal tetapi juga harus berani menindak para pengusaha pelayaran asing maupun keagenan nakal, tegas Subandi. (wilam)