Angkasa Pura 2

Ini Dia 5 Tujuan Pelaksanaan Sertifikasi Penilai Andalalin

KoridorKamis, 14 September 2017
IMG-20170914-WA0006

IMG-20170914-WA0008

BALIKPAPAN (BeritaTrans.com) – Direktur Lalu Lintas Angkutan Darat Pandu Yunianto menyebutkan, ada lima tujuan dilaksanakannya Sertifikasi Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

Hal itu disampaikannya pada pembukaan Sertifikasi Penilai Andalalin untuk para
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Dishub, dan Kepolisian di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (13/9/2017).

“Pertama adalah mengetahui peraturan perundangan yang terkait dengan andalalin,” jelas Pandu.

Kedua kata dia, untuk mengetahui maksud dan tujuan, tata cara, prosedur, kriteria dalam penilaian Andalalin. Selanjutnya, mengetahui dan mampu melakukan penilaian terhadap dokumen Andalalin.

Keempat menurut Pandu adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dan terakhir untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk rekomendasi sebagai hasil Andalalin.

Memerhatikan kecenderungan bahwa berkembangnya suatu kota seringkali diikuti pula dengan munculnya permasalahan transportasi, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Selain itu juga Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 11 Tahun 2017 mengamanahkan bahwa setiap rencana pengembangan atau pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan Andalalin.

“Terkait dengan pemberian persetujuan Andalalin tersebut, perlu Tim Evaluasi yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin,” paparnya.

Sertifikasi penilai Andalalin dipandang perlu sebagai upaya penting dan strategis, untuk menyiapkan secara terencana SDM penilai yang melakukan penilaian isi dokumen dan kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Andalalin.

Kegiatan ini diadakan bagi PNS yang sebelumnya telah mengikuti diklat penilai Andalalin untuk selanjutnya dilakukan uji kompetensi melalui proses sertifikasi ini. Hingga saat ini sudah terdapat 531 Tenaga Penilai Andalalin yang tersertifikasi.

“Kegiatan ini penting bagi pemerintah, dunia usaha, dalam hal ini pengembang infrastruktur, dan masyarakat pada umumnya,” ujar Pandu.

Diharapkan, hasil kegiatan ini mampu memberikan manfaat bagi para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Dishub, dan Kepolisian, dalam rangka mewujudkan pengembangan sistem transportasi dan tata guna lahan dalam satu kesatuan sistem.

“Dengan begitu akan mampu melayani transportasi yang optimal bagi masyarakat khususnya dan pengembang atau pembangun,” pungkasnya. (omy)