Angkasa Pura 2

Saut Gurning: Komoditas Berisiko Rusak Kontainer Sudah Diatur Kenapa Pelayaran Pungut EMI ?

DermagaKamis, 14 September 2017
saut-gurning-600x400

JAKARTA (BeritaTrans.com)-
pemilik barang (importir) dan asosiasi terkait harus berani melapor kepada pemerintah jika merasa dirugikan oleh pelayaran asing yang mengutip biaya Equipment Management Impor (EMI) melalui keagenannya di Indonesia.

Hal itu ditegaskan pengamat Kemaritiman dari ITS Surabaya, Saut Gurning,
menanggapi protes pengusaha forwarder dan logistik sebagai wakil pemilik barang mau pun GINSI terhadap biaya EMI tersebut.

Dihubungi BeritaTrans.com, Kamis (14/9/2017), Saut mengatakan walau pun EMI ini tarif B to B, tapi pemerintah dapat meneliti apakah biaya EMI ini sudah sesuai regulasi tentang struktur mau pun golongan tarif kepelabuhanan termasuk pelayaran.

Biaya EMI ini tergolong tarif lokal yang dikutip melalui keagenan. ” Kalau pemerintah menilai EMI termasuk biaya mengada ada, pemerintah tinggal memanggil agen pelayaran asing untuk diminta menghentikan pengutipan biaya EMI.”

Sebelumnya perusahaan forwarder dan logistik serta GINSI DKI memprotes biaya EMI sebesar USD 100/ kontainer karena tidak jelas peruntukan mau pun layanannya.

“Untuk layanan pelayaran yang mana sehingga harus mengutip biaya EMI ,” tutur Ketua BPD GINSI DKI Capt. Subandi dihubungi terpisah.

Saut Gurning juga heran sebagian pelayaran menyebut EMI untuk mengvover biaya kerusakan kontainer yang memuat komoditas tertentu.

“Lho pemerintah sudah mengatur uang jaminan kontainer bagi komoditas yang berisiko tinggi merusak kontainer melalui Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut No UM 003/40/II/ DJPL-17 tgl 19 Mei 2017. Bahkan sudah dimasukkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah No 15 tanggal 15 Juni 2017,” tutur Saut Gurning.

Kebijakan tersebut pada pokoknya menyebutkan pemilik barang /importir (consignee) tidak perlu lagi membayar uang jaminan kontainer pada perusahaan pelayaran/ general agent kecuali untuk barang berpotensi dapat merusak petikemas, atau penerima barang (consignee) yang baru menggunakan jasa perusahaan pelayaran.

“Pemerintah sudah mengatur soal komoditas berpotensi merusak lontainer kenapa agen pelayaran asing masih menarik biaya EMI?” kata Saut

“Saut minta pemerintah memanggil pelayaran asing /agennya untuk menghentikan pungutan biaya EMI karena sangat merugikan pemilik barang,” ujarnya.

Apalagi ketentuan soal penghapusan uang jaminan kontainer sampai sekarang masih dilanggar banyak pelayaran. Ini berarti pemilik barang dua kali kena pungutan terkait uang jaminan kontainer. Mereka harus bayar EMI juga bayar uang jaminan kontainer. (wilam)