Angkasa Pura 2

Kemhub Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perhubungan Darat

KoridorRabu, 20 September 2017
IMG-20170920-WA0056

YOGYAKARTA (BeritaTrans.com) – Meningkatkan pemahaman dan kesamaan pada Peraturan, Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Darat menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

Pada Sosialisasi itu, penekanan dilakukan terkait terbentuknya organisasi dan tata kelola Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 154 Tahun 2016.

Begitu juga dengan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK.5024/KP.108/DRJD/2016 tentang Kompetensi Pengelolaan Terminal, dan
SK.5923/AJ.005/DRJD/2016 terkait Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Terminal A, dan SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pengelolaan Jembatan Timbang.

Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Hindro Surahmat yang diwakili oleh Kabag Hukum dan Humas Nasution Bin As menyampaikan bahwa perlu disadari bersama, tantangan proses pembentukan organisasi saat ini memerlukan usaha yang tidak sedikit.

“Karena dengan membentuk organisasi di lingkungan pemerintahan, membutuhkan persiapan yang matang, salah satunya mempersiapkan dasar hukum,” ujar Nasution di Yogyakarta, Selasa (19/9/2017) malam.

Untuk itu, ada beberapa tujuan dari pelaksanaan Sosialisasi yang diikuti 100 peserta dari lingkungan Ditjen Hubdat itu.

Diantaranya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas unit Unit Pelaksana Tugas (UPT), memberikan pemahaman kepada masing-masing satuan pelayanan (Satpel) terminal A di lingkungan BPTD.

Selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pemahaman peraturan perundangan.

Dengan diselenggarakan Sosialisasi ini, diharapkan hasilnya dapat ditindaklanjuti masing-masing unit kerja yang membidangi sarana dan prasarana transportasi jalan.

“Dengan begitu maka Peraturan Perundangan dapat diimplementasikan dengan baik,” tutupnya. (omy)