Angkasa Pura 2

KPK Tetapkan Dua Tersangka Terkait Dugaan Pemberian Gratifikasi Sebuah Moge

KPK OtomotifJumat, 22 September 2017
IMG-20170922-WA0008

JAKARTA (Beritatrans.com) -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang  sebagai tersangka terkait dugaan  pemberian gratifikasi sebuah motor gede (moge) Harley Davidson senilai ratusan juta rupiah.

Mereka itu adalah  Auditor Madya pada Sub Auditorat VII B2 BPK RI, Sigit Yugoharto dan General Manager PT Jasa Marga (Persero) Cabang Purbaleunyi, Setia Budi.

Jubir KPK Febri Diansyah menyampaikan penetapan status tersangka pada keduanya melalui  jumpa pers di Jakarta, Jumat (22/9/2017).

Mereka disangka sebagai penerima dan pemberi suap berupa moge  terkait dugaan tekuan dalam pemetiksaan di PT Jasa Marga, Tbk.

Para tersangka diduga terkait korupsi pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap kantor Cabang PT Jasa Marga (Persero) Purbaleunyi tahun 2017.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, Sigit diduga menerima hadiah atau janji dari Setia. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka.

“KPK meningkat status penangnan perkara ke penyidikan dan menetap dua orang sebagai tersangka pertama SGY dan SBD,” kata Febri, dalam jumpa pers di kantor KPK, Kuningan, Jakarta.

Febri mengatakan, dugaan penerimaan hadiah atau janji dari Sigit ke Setia diduga terkait dengan temuan PDTT oleh BPK RI terhadap kantor cabang PT Jasa Marga (Persero) Purbaleunyi pada tahun 2017.

Pada tahun 2015 dan 2016, diindikasikan terdapat temuan kelebihan pembayaran terkait pekerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan dan pengecatan marka jalan yang tidak sesuai dan tidak dapat diyakini kebenarannya.

Seperti dilansir laman kompas.com, Sigit disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara Setia, sebagai pihak yang diduga pemberi disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.(helmi)