Angkasa Pura 2

Alumni FTUI Gelar Diskusi Pemberdayaan Industri Maritim Nasional

DermagaSenin, 25 September 2017
IMG-20170925-WA0003

JAKARTA (beritatrans.com) – Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia (Iluni FTUI) mrnggelar Focuss Group Discussion (FGD) tentang pemberdayaan industri maritim nasional di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/9/2017).

FGD ini bertemakan “strategi percepatan pemberdayaan industri kemaritiman nasional dalam perspektif peran pelayaran niaga dan pelayaran rakyat, peran galangan, industri komponen lokal & badan klasifikasi nasional, serta peran sumber daya manusia & teknologi maritim.”

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuka dan sekaligus memberikan keynote speech FGD yang melibatkan forum advokadi azas cabotage Indonesia atau Indonesia Cabotage Advocation Forum (Incafo) Iluni FTUI tersebut.

Ketua Iluni FTUI Teten Derichard mengatakan, FGD ini untuk mempertemukan tiga simpul yang terdiri dari Akademisi, Pemerintah dan Pelaku usaha terkait, guna melakukan konsolidasi yang dapat bermanfaat sebesar besarnya bagi kepentingan bangsa dan Negara Indonesia.

FGD ini tidak hanya konsolidasi saja, akan tetapi diharapkan para pihak yang terlibat dapat memberikan alternatif solusi serta rekomendasi untuk pemerintah terkait permasalahan yang dihadapi, pemecahan masalah serta langkah-langkah yang dapat diambil. Oleh karena itu, dengan adanya FGD ini, kongkretnya dapat terlaksana demi kepentingan bangsa dan kedaulatan NKRI.

Koordinator FGD dari Incafo Iluni FTUI Idris Hadi Sikumbang mengatakan, bahwa perlu menghadirkan pihak pihak terkait dan dengan itu nantinya para pihak akan saling memberikan masukan bagaimana strategi dari masing masing.

Diantara pihak yang berhadir sebagai ujung tombak industri kemaritiman yang merupakan pelaku utama adalah pihak yang bermain di sektor pelayaran, baik pelayaran niaga yang memiliki dan mengoperasikan kapal-kapal niaga domestik dan ocean going, maupun pihak yang bermain di sektor pelayaran rakyat.

Pelayaran rakyat merupakan pelaku usaha yang menggunakan kapal-kapal kayu dengan sistem manajemen kapal tradisional atau kapal dengan kategori kapal yang tidak masuk dalam standar konvensi internasional atau dikenal dengan nama NCVS (Non Conventional Vessel Standart), dan ini perlu didorong untuk meningkarkan ekonomi berbasis kerakyatan.

Menurutnya, keberpihakan para stakeholder untuk memajukan industri pelayaran niaga maupun rakyat tidak terlepas dari peran pemerintah, dan sejalan pula dengan peran pemerintah untuk memajukan galangan kapal nasional beserta industri komponen lokal nasional. Ini akan memberikan konstribusi positif dengan menciptakan peluang dan langkah kongkret roadmapnya terlaksana, termasuk memajukan peran badan klasifikasi nasional untuk menjaga keselamatan pelayaran.

“Kita ingat pidato Bapak Presiden Joko Widodo didampingi Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla di atas kapal phinisi, salah satu quotenya adalah kita kuat karna kita bersatu, kita bersatu karna kita kuat, karena itu, konsolidasi kemaritiman ini sangat penting dan strategis untuk merumuskan hal itu”, imbuh Idris H. Sikumbang.

FGD ini kata dia jelas sekali outputnya, yakni cabotage ‘naik kelas’ dalam rangka mewujudkan kedaulatan negara, sebagaimana amanat UU Pelayaran No 17 Tahun 2008. Dengan itu pengejawantahan peraturan berupa strategi percepatan cabotage naik kelas yang hingga hari ini belum sepenuhnya tuntas ermasuk perspektif SDM dan Teknologi Maritim.

Ia berharap hendaknya melalui FGD ini, akan dapat merumuskan sebuah roadmap terkait industri komponen kapal nasional yang dapat terlaksana dalam jangka waktu maksimal 5 tahun misalnya, hingga tahun ke-5, sudah 100% komponen kapal dibuat di dalam negeri dengan standar dari badan klasifikasi nasional. Khusus untuk kapal NVNC tadi, bahwa standar jelas ada pada badan klasifikasi nasional, hanya butuh dorongan dari para pihak agar dapat dikonsolidasikan, katanya.

“Itulah gunanya kenapa perlu didorong percepatan cabotage naik kelas, melalui FGD ini,” pungkas Idris H. Sikumbang. (aliy)