Angkasa Pura 2

Cris Kuntadi: Pemerintah Jadi Pengawas Murni Pelabuhan

DermagaSenin, 25 September 2017
IMG-20170925-WA0041

IMG-20170925-WA0045

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Undang-Undang Pelayaran Nomor. 17 tahun 2008 memperkenalkan perubahan signifikan pada struktur administrasi pelabuhan di Indonesia. Undang-undang tersebut memisahkan fungsi operator dan regulator pelabuhan.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Transportasi Cris Kuntadi saat membuka diskusi “Perencanaan dan Pengembangan Pelabuhan Indonesia Menuju Daya Saing yang Lebih Baik,” yang digelar Ditjen Perhubungan Laut, di Jakarta, Senin (25/9/2017).

“Undang-Undang Pelayaran No.17 tahun 2008 mengakhiri monopoli PT. Pelindo di pelabuhan komersial dan dengan demikian membuka sektor ini akan partisipasi operator lain, termasuk dari sektor swasta. Berdasarkan Undang-Undang yang baru, peran PT Pelindo, setidaknya pada prinsipnya, terbatas pada operator fasilitas pelabuhan dan atau penyedia layanan pelabuhan, yang beroperasi dalam persaingan dengan penyedia layanan lainnya,” papar Cris.

Salah satu tujuan dari Undang-Undang Pelayaran tegasnya, untuk memastikan efisiensi dan meningkatkan daya saing global, dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelabuhan secara khusus menandakan pemberantasan monopoli pelabuhan sebagai salah satu strategi yang dapat dicapai.

“Untuk menarik lebih banyak investasi swasta, kita perlu memperbaiki skema kemitraan publik-swasta (partnership) di sektor pelabuhan,” kata dia.

Ada banyak tantangan seperti kurangnya pengalaman dalam Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS) (untuk menemukan skema pembiayaan yang sesuai), manajemen dan pengendalian kesadaran, kerangka peraturan terpadu, independensi badan otoritas, biaya tambahan dan alokasi risiko untuk menerapkan KPS.

Sebagian besar Bank Lokal kurang tertarik untuk memberikan pinjaman jangka panjang karena proyek infrastruktur terutama proyek pelabuhan dianggap sebagai proyek yang membutuhkan jangka waktu panjang untuk mendapatkan keuntungan (slow yielding).

Untuk itu, diungkapkan Cris, alternatif yang diambil antara lain pembangunan murni oleh BUMN/swasta atau pembiayaan bersama pemerintah dan swasta (public private partnership).

“Pengelolaan nantinya akan dilakukan oleh operator (BUMN/swasta) dan pemerintah dalam hal ini Kemhub, akan jadi regulator dan pengawas murni,” tuturnya. (omy)

loading...