Angkasa Pura 2

GINSI Minta Kepala OP Tanjung Priok Beri Sanksi Terminal Langgar PM25/2017

DermagaRabu, 27 September 2017
IMG-20170914-WA0004-600x400-600x400

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok diminta menjatuhkan sanksi tegas kepada pengelola Terminal Petikemas yang tidak mematuhi Permenhub No PM 25 Tahun 2017 tentang pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay).

Ketua BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI)
DKI Capt Subandi mengatakan berdasarkan ketentuan Permenhub No PM 25 Tahun 2017 batas waktu penumpukan barang impor yang sudah mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) di lini satu paling lama 3 hari.

“Lebih dari 3 hari harus direlokasi ke lini dua atau buffer area,” tegas Subandi, Rabu (27/9/2017).

Namun Pihak pengelola terminal diduga sengaja mengulur ngulur waktu dengan berbagai macam alasan seperti soal sistem yang belum tersedia.

Padahal pembahasan soal barang long stay dan sudah mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari Bea dan Cukai sudah lama dan berulang ulang dibahas.

Saat ini Terminal Petikemas selain melanggar Peraturan Menhub juga melakukan tindakan diskriminatif. Karena barang yang masih sedang diurus dokumenya dipaksa keluar dari terminal sedangkan yang sudah mendapat SPPB dan mendapat prioritas dari pemerintah soal proses clearancenya di biarkan mengendap sesukanya.

“Kalau kebijakan terminal seperti ini jadikan saja semua barang menjadi jalur prioritas. Tidak ada istilah jalur merah, kuning atau hijau ,” tegasnya.

Dengan perlakuan terminal seperti ini, katanya, GINSI merasa ada ketidak adilan soal penerapan Permenhub tersebut.

Padahal alasan pemerintah mengeluarkan peraturan itu agar terminal/pelabuhan jangan di jadikan tempat untuk menimbun barang sehingga mengganggu kelancaran arus barang. Lagi pula core bisnis terminal adalah bongkar muat bukan penimbunan barang.

“Saya mencurigai karena terminal mendapatkan keuntungan yang besar dari penumpukan barang bahkan mengalahkan pendapatan dari bongkar muat sehingga nekat menabrak Permenhub tersebut.

Ini jelas tidak sejalan dengan maksud diberikannya sanksi berupa tarif penumpukan di terminal yang mahal (tarif progresif) agar barang cepat keluar.

Kenyataannya bukan mempercepat
barang keluar tapi dimanfaatkan untuk menambah pendapatan oleh terminal petikemas, tegas Subandi.

Subandi mengatakan tidak heran kalau dwelling time udah turun dari 8 hari menjadi 4 hari tapi biaya logistik makin tinggi.

Sebab tarif penumpukan di terminal sangat mahal apalagi container yang sudah mendapat SPPB bisa sampai 1.800% dari tarif dasar.

Di Pelabuhan Tanjung Priok terdapat lima fasilitas terminal petikemas yang melayani ekspor impor mepliputi: Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), Terminal 3 Priok, dan New Priok Container Terminal-One (NPCT-1).
(wilam)

loading...