Angkasa Pura 2

SP JICT Tanggapi Pernyataan Ketua KPK Soal Perpanjangan Kontrak

Another News DermagaRabu, 27 September 2017
IMG_20170927_163238-600x400

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Serikat Pekerja (SP) JICT mengkhawatirkan pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo terkesan melindungi pihak tertentu yang diduga melawan hukum dan merugikan keuangan negara dalam kasus perpanjangan kontrak JICT.

Hal itu ditegaskan Ketua SP JICT Nova Sofyan Hakim menanggapi keterangan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan komisi III DPR RI, Selasa (26/9/ 2017.

Nova dalam siaran pers Rabu (27/9/2017) mengatakan dalam kesempatan itu Ketua KPK mengatakan perpanjangan kontrak JICT belum terdapat kerugian negara. Karena baru akan terjadi tahun 2019.

Padahal, tambah Nova, segala isi perjanjian perpanjangan JICT yang dibuat efektif mulai tahun 2015 sampai 2039 telah berjalan.

Jika Ketua KPK menyatakan perpanjangan JICT belum berlaku sampai tahun 2019 berdasarkan data dan fakta yang memadai, maka sepatutnya perpanjangan kontrak tersebut  harus dihentikan.

Dengan demikian investasi Hutchison dapat dilakukan di pelabuhan lain dan pernyataan Ketua KPK tersebut dapat menguatkan pemerintah untuk menasionalisasi JICT.
 
Nova mengatakan saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terdapat fakta-fakta bahwa klausul yang mengatur skema, hak dan kewajiban (termasuk pembayaran uang muka dan rental fee perpanjangan kontrak) para pihak sesuai perjanjian perpanjangan JICT oleh Pelindo II kepada Hutchison telah dilaksanakan dan dibuat seolah secara hukum mengikat dan berlaku efektif mulai tahun 2015 s/d 2039.

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan dalam hasil audit investigatifnya, terindikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.08 triliun.

BPK telah melakukan perhitungan kerugian negara berdasarkan perjanjian perpanjangan kontrak JICT kepada Hutchison yang telah berjalan, bukan yang belum terjadi (tahun 2019) seperti keterangan Ketua KPK.
 
Jika menurut ketua KPK, perpanjangan baru dimulai 2019, berarti secara hukum segala isi perjanjian perpanjangan kontrak JICT yang selama ini berjalan menjadi batal demi hukum dan harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab karena telah menjalankan perpanjangan kontrak JICT secara sepihak dan melanggar peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.  

Dengan demikian posisi kontrak harus kembali ke semula sesuai perjanjian privatisasi JICT tahun 1999. (wilam)