Angkasa Pura 2

Moratorium Reklamasi Pulau G Akan Dicabut

60785164916-kementerian-lhk-dukung-moratorium-reklamasi-teluk-jakarta

BANDUNG (beritatrans.com) – Moratorium reklamasi pantai utara Jakarta, khususnya Pulau G, akan dicabut. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan di depan peserta Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) di Bandung, Rabu (27/9/2017).

“Iya, kami akan adakan rapatnya. Masalah pembangkit listrik sudah selesai. Peraturan daerah yang mengatur zonasi juga telah rampung. Semua titik-titik sudah diidentifikasi,” kata Luhut.

Menurutnya saat ini proyek reklamasi Pulau G tidak ada satu pun yang melanggar ketentuan yang ada.

Sebelumnya diberitakan Kemenko Maritim akan menentukan keputusan mencabut sanksi administratif atau moratorium Pulau G pada Jumat (29/9/2017) besok.

Keputusan tersebut akan diambil Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan, setelah tim teknis Kemenko Maritim memberikan opsi sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan pulau G yang bersinggungan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Karang.

“Kita tadi sudah rapat tujuh jam lebih, dan mengerucut ke salah satu opsi (solusi). Dan akan ada keputusan dari Pak Menko, kalau Menkonya setuju dengan opsi ini,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta yang juga Tim Teknis Kemenko Maritim Tuty Kusumawati seperti dilansir tirto.id pada Selasa (26/9/2017).

Tuty menjelaskan, keputusan seharusnya ditentukan Selasa (26/9/2017). Namun, evaluasi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), salah satu syarat dicabutnya moratorium, terganjal rancangan teknis untuk memastikan keberlangsungan operasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Karang.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih mengatakan, perbaikan AMDAL sebenarnya sudah diajukan oleh pengembang Pulau G, PT Muara Wisesa Samudera (MWS).

Padahal yang dilakukan pengembang dalam AMDAL itu meliputi beberapa hal, antara lain aspek utilitas dan mitigasi terkait keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muara Karang dan jaringan pipa gas bawah laut.

Pengembang diwajibkan membuat tanggul pemisah (horisontal) yang berfungsi untuk mengalihkan aliran air tanah agar tak mengganggu aliran air dingin untuk proses pendinginan PLTU.

Namun, hal tersebut hanya salah satu opsi yang untuk mengatasi permasalahan antara ada di Pulau G dan PLTGU Muara Karang.

Belakangan, pembangunan tanggul berpotensi menimbulkan masalah baru seperti menghambat akses nelayan, serta dikhawatirkan berpengaruh terhadap pipa laut milik PT Pertamina.

Dua opsi lain pun diusulkan antara lain oleh Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yakni mengubah desain pulau G dengan memotong separuh bagian selatan pulau sehingga tidak mengganggu keberadaan PLTGU, atau dengan memperpanjang pipa outfall ke arah Barat Pulau G. (aliy)