Angkasa Pura 2

ALFI: Pungutan Tak Jelas Dasar Hukumnya Harus Dipertegas

Another News DermagaKamis, 5 Oktober 2017
tmp_10191-ok-hlfoto-a-pelindo-1-768x47479783269-672x372-600x400

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok diminta melakukan evaluasi terhadap tarif sudah kadaluarsa di pelabuhan sekaligus memperjelas status beberapa pungutan yang sebenarnya tidak termasuk dalam struktur/komponen tariif.

Hal itu ditegaskan Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Widijanto dalam bincang bincang dengan BeritaTrans.com, Kamis (5/10/2017).

Memberikan contoh, Widijanto mengatakan dalam tarif bongkar muat barang non petikemas dari dan ke kapal (OPP/OPT) misalnya, selain tarifnya perlu diperbaharui karena sudah kadaluarsa juga perlu diperjelas status sharing kepada Pelindo II.

“Kalau ‘sharing’ dianggap wajar . Ok tapi masukkan dalam struktur/ komponen tarif dong sehingga tidak menjadi perdebatan apakah ‘sharing’ itu pungutan liar atau bukan,” kata Widijanto.

“Saya sangat setuju cara penyelesaian tarif pemakaian alat Dermaga Gantry Luffing Crane (GLC) Pelindo II. Dulu dianggap tidak punya dasar tapi sekarang telah dicapai kesepakatan antara pengguna dan penyedia jasa sekaligus penetapan besaran tarifnya.

Selain itu, tambah Widijanto, perlu pemutakhiran terhadap sistem online untuk tarif tertentu agar mampu mengakomodasi kebijakan yang ada.

Misalnya sistem terkait dengan biaya penumpukan pada hari libur nasional. Pada hari libur nasional sudah ada kesepakatan antara pengguna (importir /wakilnya) dan penyedia jasa (terminal) tarifnya flat 300 % dari tarif dasar.

Tapi pada prakteknya pengguna jasa tetap harus membayar seperti biasa sampai 900% dari tarif dasar dengan memberlakukan sistem restitusi. “Kekebihan bayar baru dikembalikan kepada pengguna jasa sampai 3 bulan kemudian,” kata Widijanto.

“Kita berkali kali minta kepada terminal petikemas sebagai penyedia jasa agar biaya penumpukan pada hari libur nasional dibayar langsung sesuai tarif sesepakatan maksimal 300 %, tapi selalu ditolak dengan dalih
sistemnya atau program yang ada tidak bisa diubah.”

“Lah ahli IT cukup banyak masa untuk membuat program yang mengakomodasi kebijakan tarif pada libur nasional saja tidak bisa?” tuturnya.

Dia mengatakan sistem IT yang kaku seperti ini sangat mengganggu perputaran modal forwarding sebagai wakil pemilik barang. Karena mereka ini umumnya pengusaha UMKM. Kalau uang mereka tertahan sampai 3 bulan kan sangat menganggu, pungkas Widijanto. (wilam)