Angkasa Pura 2

KSTJ Tetap Tolak Pencabutan Moratorium Reklamasi Pulau G

Kelautan & PerikananKamis, 5 Oktober 2017
60785164916-kementerian-lhk-dukung-moratorium-reklamasi-teluk-jakarta (1)

JAKARTA (beritatrans.com) – Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menolak keputusan untuk kembali melanjutkan pembangunan reklamasi Pulau G.

“Keputusan pencabutan moratorium sangat berbeda dengan apa yang telah diputuskan pada tanggal 30 Juni 2016 dimana Menko Kemaritiman mengumumkan telah terjadi pelanggaran berat atas pembangunan Pulau G,” kata Marthin Hadiwinata dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Koalisi menilai alasan Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan dan Menteri KLHK Siti Nurbaya yang ingin mencabut moratorium Pulau G tidak transparan alias tertutup, tidak konsisten, tidak patuh pada peraturan hukum, dan tidak berpihak kepada perlindungan nelayan dan pemulihan lingkungan hidup.

Menurutnya, saat itu rekomendasi memutuskan pembangunan pulau G tidak dilanjutkan. Alasannya sangat jelas pembangunan pulau G telah berdampak kepada kehidupan nelayan, menambah beben kerusakan lingkungan, terganggunya PLTU, dan proses perizinan yang melanggar hukum.

“KSTJ sejak awal telah mencurigai kehadiran Luhut Panjaitan sebagai Menko Kemaritiman akan kembali melanjutkan proyek reklamasi,” kata Marthin.

Hal ini ditunjukkan dengan proses pasca keputusan motatorium yang tidak transparan dan tertutup dengan rapat seluruh informasi pembahasan reklamasi. Pemerintah tidak pernah melibatkan pihak-pihak yang menolak reklamasi selama proses moratorium.

“KSTJ yang terdiri dari organisasi nelayan, akademisi, mahasiwa, perempuan dan aktivis lingkungan hidup tidak pernah didengar pendapatnya. Berbagai surat penolakan reklamasi, berbagai upaya informasi publik tidak pernah direspon, ini adalah sikap negatif dari pemerintah kepada masyarakat,” ujar Ketua Pengembangan Hukum KNTI ini.

Koalisi mengingatkan pemerintah soal dampak buruk yang telah dan akan terjadi apabila reklamasi kembali dilanjutkan. Dampak buruk tersebut tidak hanya dirasakan di daerah reklamasi namun di daerah asal pengambilan material.

“Kami memperkirakan akan terjadi kembali muncul konflik agraria, kerusakan lingkungan, krisis iklim, dan pemiskinan kepada nelayan,” katanya.

KSTJ mengaku, pasca diberhentikannya reklamasi terjadi peningkatan hasil tangkapan ikan dan budidaya kerang hijau, yang berdampak positif kepada kehidupan nelayan.

Terkait rencana pencabutan moratorium Pulau G, KSTJ masih memastikan langkah-langkah yang akan dilakukan atas keputusan pencabutan moratorium. (aliy)

Foto: Ilustrasi

loading...