Angkasa Pura 2

SP PLN Pertanyakan Solusi Yang Akan Diambil Pemerintah Terkait Keuangan PLN

Energi SDMKamis, 5 Oktober 2017
IMG-20171005-WA0015

PEKANBARU (Beritatrans.com) – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Serikat Pekerja (SP PLN) menanggapi solusi yang justeru aneh dari dua kementerian tersebut terkait kondisi keuangan dan kinerja PT PLN (Persero) saat ini.

“Kita melihat aneh solusi yang disampaikan. Apakah ini karena ketidaktahuan (Menteri BUMN dan Menteri ESDM) yang bersangkutan karena memang bukan dikompetensinya atau mungkin ada unsur kepentingan lain”, kata Ketua Umum SP PLN Ir. Jumadis Abda MM, dalam siaran pers yang diterima Beritatrans.com, Kamis (5/10/2017).

Jumadis Abda MM, M.Eng menyebutkan solusi tersebut justeru malah akan memberatkan keuangan PLN. “Kondisi keuangan PLN yang mengkhawatirkan termasuk dalam kemampuan untuk membayar hutang terungkap dalam surat yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Menteri ESDM dan Menteri BUMN,” jelas dia.

Surat tersebut menyebutkan kemungkinan PLN gagal bayar memenuhi kewajiban hutangnya. Dalam surat yang sama untuk mengatasi permasalahan tersebut Menkeu meminta Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN untuk menurunkan biaya produksi listrik terutama di sisi energi primer serta mengevaluasi pembangunan pembangkit program 35.000 MW yang sangat berlebih dan tidak sesuai kebutuhan.

Menurut Jumadis, menyerahkan ke swasta aset yang merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak merupakan pelanggaran konstitusi UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yang menyebutkan: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.”

Jadi menurut konstitusi, papar Jumadis, tidak boleh diserahkan dan dikuasai perusahaan pribadi atau private. Kalau mau memaksakan juga agar tidak melanggar konstitusi rubah dulu konstitusinya”, ungkap Jumadis dengan prihatin.

“Apalagi dengan diserahkan ke swasta tersebut justeru menambah biaya PLN. Pola operasi menjadi tidak efisien dan tidak berdasarkan merit order yang seharusnya dilakukan”, papar Jumadis.

Serikat Pekerja PLN, menurut Jumadis, melihat bahwa solusi untuk menurun biaya poko produksi (bpp) seperti di surat Menkeu itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan terutama di energi primer.

“Hal ini sesuai juga dengan rekomendasi seminar National Energy Summit kerja sama SP PLN dengan BEM UI dan BEM FTUI 7 Agustus 2017 yang lalu di Hotel Borobudur Jakarta, terkait upaya penurunan bpp untuk mendapatkan harga listrik yang lebih murah,” tandas Jumadis. (helmi)