Angkasa Pura 2

Dibukanya Jalur di Selatan Jawa Efisiensikan Penerbangan

Kokpit LitbangJumat, 6 Oktober 2017
Iris_programme_for_air_traffic_management_node_full_image_2

YOGYKARTA (BeritaTrans.com) – Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) Ir. Umiyatun Hayati Triastuti mengemukakan dengan dibukanya jalur penerbangan di selatan Pulau Jawa berefek efisiensi dari segi waktu penerbangan, biaya dan emisi penerbangan.

Hal itu dikemukakannya di Focus Group Discussion “Sarana dan Prasarana Jalur Penerbangan di Selatan Pulau Jawa,” yang digelar Balitbanghub Kementerian Perhubungan di Yogyakarta, Jumat (6/10/20170).

Kepala Puslitbang Transportasi Udara Kepala Pusat Penelitian Transportasi Udara Balitbanghub Ir. Moh Alwi, MM, bertindak sebagai moderator dalam diskusi tersebut. Sedangkan pembicara selain dari Tim Penelitian Puslitbang Transportasi Udara, juga menghadirkan unsur dari Ditjen Perhubungan Udara, Airnav Indonesia, Mabes TNI Angkatan Udara dan PT Garuda Indonesia, pakar transportasi udara, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, INACA (asosiasi maskapai penerbangan Indonesia), serta penyelenggara Bandar udara.

Hadir dalam FGD adalah wakil dari beberapa instansi terkait yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, TNI Angkatan Udara, Universitas Gadjah Mada, PT Angkasa Pura I dan II, serta maskapai penerbangan. Keseluruhan peserta kurang lebih berjumlah 80 orang.

Saat ini, dia mengutarakan ruang udara di jalur utara Pulau Jawa telah cukup padat dan memerlukan alternative jalur penerbangan. Pihak TNI telah sepakat memberikan sebagian ruang udara di jalur selatan untuk keperluan penerbangan sipil. Kesepakatan itu dituangkan dalam kebijakan penerbangan AIP Supplement No. 39/17 pada 17 Agustus 2017.

Penggunaan bersama ruang udara Sipil-Militer tersebut sejalan dengan rekomendasi ICAO yang telah menyusun platform sebagai guidance koordinasi sipil-militer sebagaimana tercantum dalam ICAO Circular 330-AN/189 tentang Civil/Military Cooperation in Traffic (Flexible Use of Airspace).

“Sebagian besar persiapan teknis operasional tentunya telah dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Udara sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan dalam AIP. Diharapkan FGD ini dapat mempertemukan stakeholder terkait dan mengidentifikasi hal-hal yang masih memerlukan penyiapan lanjut terhadap pelaksanaan penerbangan di ruang udara Pulau Jawa Bagian Selatan tersebut,” jelas Umiyati.

Hal tersebut termasuk kesiapan prasarana bandara sebagai alternate aerodrome, kesiapan Basarnas terkait tupoksinya, serta mekanis mekoordinasi antar stakeholders terkait guna terciptanya keselamatan dan keamanan penerbangan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam sambutan yang dibacakan Kepala Balitbanghub Ir. Umiyatun Hayati Triastuti, mengutarakan transportasi udara, sebagai bagian dari jaringan besar transportasi nasional, diakui sebagai kontributor penunjang utama terhadap perkembangan ekonomi dan sosial.

“Selain itu, pendorong konektivitas wilayah,serta memfasilitasi pergerakan dan rantai pasok produk komoditas baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional,” ungkapnya dalam diskusi, yang dihadiri antara lain Kepala Pusat Penelitian Transportasi Udara Balitbanghub Ir. Moh Alwi, MM, Mantan Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Budi Mulyawan, serta pakar Narendra.