Angkasa Pura 2

Moratorium 17 Pulau Teluk Jakarta Dicabut, Kiara: Arah Luhut Sudah Ketahuan

Kelautan & PerikananJumat, 6 Oktober 2017
Parid_Ridwanuddin_Kiara

JAKARTA (beritatrans.com) – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan bahwa pencabutan penghentian sementara atau moratorium reklamsi 17 pulau di Teluk Jakarta sudah diprediksi sebelumnya.

“Sudah ketahuan arahnya kan Luhut (Menko Maritim Luhut Panjaitan) ini?” kata Parid Ridwanuddin kepada beritatrans.com dan aksi.id menanggapi dicabutnya moratorium reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta tersebut.

Parid mengatakan, sekarang ini adalah rezim investasi. Sehingga tidak mungkin mereka membatalkan proyek pembuatan pulau palsu di Teluk Jakarta itu.

“Meskipun (reklamasi) ditentang oleh masyarakat dan organisasi lingkungan hidup. Plus melanggar hukum,” kata Parid.

Sebelumnya, aktivis yang dikenal sangat kritis tersebut menyatakan bahwa reklamasi Teluk Jakarta melibatkan kongkalikong antara oknum di Balai Kota DKI Jakarta dengan 10 pengusaha pengembang properti pemegang konsesi 17 pulau buatan. Padahal proyek tersebut jelas-jelas semakin menyudutkan kehidupan nelayan di sekitar Teluk Jakarta.

“Masyarakat pesisir digusur. Kami tahu tujuannya adalah penjualan properti perumahan, apartemen, dan wisata bahari berbayar,” tegasnya seperti dilansir maritimnews.

Menurutnya, reklamasi Teluk Jakarta jelas melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/VPUU-VIII/2010 tentang pengujian UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sangat tegas melarang praktik pengaplingan dan komersialisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menko Maritim Luhut Panjaitan telah menandatangani surat keputusan tentang pencabutan moratorium reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Dengan ditandatanganinya surat Menko Maritim dengan Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 itu berarti menganulir surat keputusan tentang moratorium reklamasi Teluk Jakarta yang ditandatangani Rizal Ramli saat menjabat menko Kemaritiman pada 2016.

“Dengan ini diberitahukan bahwa penghentian sementara (moratorium) pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta (sebagaimana dalam surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor: 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, tanggal 19 April 2016), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi,” demikian salah satu bunyi surat keputusan Menko Maritim Luhut Panjaitan tersebut. (aliy)

foto: maritimnews