Angkasa Pura 2

Informasi Reklamasi Dianggap Tertutup, KSTJ Gugat KLHK ke Komisi Informasi

Kelautan & PerikananKamis, 12 Oktober 2017
60785164916-kementerian-lhk-dukung-moratorium-reklamasi-teluk-jakarta (1)

JAKARTA (beritatrans.com) – Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tertutup terkait informasi reklamasi teluk Jakarta. Untuk itu KSTJ berencana menggugat KLHK ke Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, hari ini, Kamis (12/10/2017).

Nelson, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang merupakan salah satu organisasi yang tergabung dalam KSTJ mengatakan, gugatan tersebut terkait dengan ketertutupan KLHK tentang informasi proyek reklamasi pulau C, D, dan G yang berlokasi di pantai utara Jakarta.

Menurut Nelson, pada 5 Oktober 2017 Menteri Koordinator Kemaritiman mengeluarkan surat Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 perihal Pencabutan Penghentian Sementara (Moratorium) Pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa telah “disepakati” bahwa proyek reklamasi Teluk Jakarta tidak ada masalah lagi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencabut Pengenaan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Seluruh Kegiatan PT. Kapuk Naga Indah dan PT. Muara Wisesa Samudera, masing-masing pada Pulau C, D, dan Pulau G.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta sebelumnya meminta informasi publik berupa dokumen-dokumen pelaporan 2 (dua) mingguan perbaikan proyek PT. Kapuk Naga Indah dan PT. Muara Wisesa Samudera kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan namun tidak diberikan tanpa alasan.

“Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa proyek reklamasi adalah proyek yang serba gelap, tidak terbuka, dan penuh dengan pelanggaran hukum yang ditutup-tutupi,” kata Nelson.

Oleh karena itu KSTJ akan mengajukan sengketa informasi publik atas tidak diberikannya informasi publik tersebut,” tutup Nelson. (aliy)