Angkasa Pura 2

Subsisi Membengkak, Puskepi: Perlu Batasi Konsumsi BBM Solar

Energi KoridorKamis, 12 Oktober 2017
Sofyano Zakaria (SZ)

JAKARTA (Beritatrans.com) – Untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang ditanggung pemerintah dan Pertamina diusulkan agar harga solar bersubsidi dikoreksi ulang. Atau Pemerintah perlu membatasi konsumsi BBM solar bersubsidi sehingga tidak memberatkan keuangan di APBN.

Data yang dihimpun pers, total subsidi PT Pertamina terhadap BBM solar di tahun 2017 sekitar Rp20,7 triliun. Sementara  untuk subsidi dari Pemerintah sekitar Rp7,4 triliun. Dengan demikian total subsidi terhadap solar sekitar Rp.28 triliun.

Pengamat kebijakan energi dan Direktur Puskepi  Sofyano Zakaria mengatakan, angka subsidi  BBM solar sebesar itu sangat luar biasa.  Pemerintah perlu membatasi konsumsi BBM jenis solar yang disubsidi agar tidak memberatkan beban APBN.

Seperti diketahui, konsumen solar bersubsidi terutama di sektor transportasi  bukan semua angkutan umum. Banyak pula kendaraan pribadi milik orang kaya juga mengonsumsi solar.

“Jumlah subsidi solar itu melebihi nilai subsidi untuk elpiji 3 kilogram yang dipergunakan oleh rakyat golongan tidak mampu dan mayoritas dipergunakan untuk alat memasak pada rumah tangga atau kegiatan non bisnis,” kata Sofyano menjawab Beritatrans.com di Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Sementara masyarakat sangat mahfum bahwa solar bersubsidi dipergunakan sebagai alat bisnis yang secara langsung menghasilkan keuntungan materi bagi penggunanya.

“Dalih bahwa solar bersubsidi digunakan untuk menggerakan perekonomian harus dan perlu dikaji ulang Pemerintah. Pemerintah harus menyeleksi pengguna solar bersubsidi sehingga penggunaannya tepat dan tidak menjadi beban bagi pemerintah dan dirasa adil oleh masyarakat,” jelas Sofyano.

Sofyano menambahkan, setidaknya harus ada pemilahan pada pengguna yang berhak atas solar bersubsidi. Selain kendaraan angkutan pertambangan yang dilarang gunakan solar bersubsidi.

Seharusnya Pemerintah bisa menetapkan bahwa solar bersubsidi hanya untuk kendaraan angkutan barang atau penumpang ber plat hitam dan milik perorangan.

“Atau bisa pula hanya berlaku bagi kendaraan yang berplat kuning saja. Pengguna solar bersubsidi harus ada pembatasan, tidak bisa bebas seperti saat ini,”  tukas Sofyano.

Dia menambahkan, jika pemerintah dan DPR RI menyetujui adanya seleksi terhadap masyarakat pengguna listrik yang berarti mengurangi beban subsidi serta mengkoreksi naik besaran TDL.

Maka, seharusnya demi mengurangi besaran subsidi pada solar, perlu diseleksi pengguna yang berhak atas solar bersubsidi dan juga perlu kebijakan mengoreksi ulang harga solar bersubsidi.

“Subsidi solar atau premium harusnya dibuat dengan pola subsidi tetap. Pemerintah mensubsidi secara tetap maksimal sebesar Rp.1.000 perliter dari harga keekonomian yang berlaku,” tutup Sofyano.(helmi)