Angkasa Pura 2

Perlu Dilakukan Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan PSO Angkutan Kereta Api

EmplasemenMinggu, 15 Oktober 2017
kereta-api-553x400

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, ada dasarnya subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan oleh pemerintah melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Belanja subsidi terdiri dari subsidi energi (subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, dan LGV serta subsidi listrik) dan subsidi nonenergi (subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak/DTP).

“Salah satu bentuk subsidi dari pemerintah adalah subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) kepada BUMN tertentu, sehingga harga jual pelayanan yang diberikan dapat terjangkau masyarakat,” ujar Djoko di Jakarta, Ahad (15/10/2017).

Pemerintah kata dia, dapat menggunakan BUMN untuk menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.

Penugasan ini disebut juga sebagai kewajiban pelayanan umum atau public service obligation (PSO). Bila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan.

“Ini berarti BUMN wajib menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membiayai penugasan,” tutur Djoko.

Kebijakan subsidi yang dilakukan pemerintah selalu menimbulkan pendapat pro kontra. Ada kalangan yang berpendapat, bahwa subsidi itu tidak sehat, sehingga berapapun besarnya, subsidi harus dihapuskan dari APBN.

Sementara pihak lain berpendapat, bahwa subsidi masih diperlukan untuk mengatasi masalah kegagalan pasar. Pelaksanaan subsidi perlu pengubahan pola subsidi sesuai dengan kondisi.

:Misalkan, pengalihan subsidi secara bertahap dari subsidi harga yang kurang efektif dan tidak tepat sasaran kepada subsidi bahan-bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat kurang mampu (targeted subsidy),” paparnya.

Pada APBN 2017, alokasi subsidi total yang ditetetapkan oleh pemerintah sebesar Rp160 triliun, dibagi dalam subsidi energi sebesar Rp77,3 triliun dan subsidi non energi sebesar Rp82,7 triliun.

Subsidi PSO termasuk dalam subsidi non energi yang pada tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp4,3 Triliun yang mencakup subsidi PSO bagi angkutan kereta api ekonomi dan angkutan perintis, subsidi angkutan Laut (PT PELNI) untuk penugasan angkutan laut kelas ekonomi, subsidi bagi PT Pos Indonesia untuk penugasan pos bagi daerah terpencil dan subsidi bagi Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara untuk penugasan layanan berita bagi masyarakat.

“Bila dibandingkan dengan APBN 2016, maka alokasi subsidi untuk APBN 2017 mengalami penurunan sebesar 10% atau Rp17,6 Triliun, karena pada tahun 2016 pemerintah mengalokasikan subsidi total sebesar Rp177,6 Triliun,” ungkap Djoko.

Semangat pemerintah untuk mengurangi jumlah subsidi, pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam jangka panjang sehingga tidak terlalu membebani keuangan negara serta agar subsidi yang diberikan merupakan subsidi yang tepat sasaran sehingga lebih efektif dalam penggunaan anggaran.

Namun demikian semangat pemerintah untuk mengurangi sedikit demi sedikit subsidi, ternyata masih belum konsisten dengan alokasi subsidi PSO. (omy)

loading...