Angkasa Pura 2

Cegah Penyebaran Spesies Berbahaya, Ditjen Hubla Gelar Workshop Air Ballas Kapal

DermagaRabu, 18 Oktober 2017
IMG-20171018-WA0008

JAKARTA (beritatrans.com) – Setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alamnya sesuai dengan kewajibannya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, termasuk ancaman dari spesies berbahaya.

“Salah satunya melalui pengaturan air ballas dari setiap kapal yang beroperasi di wilayah perairan suatu negara,” kata Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Capt. Rudiana saat membuka workshop pengendalian dan manajemen air ballas dari kapal di Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Capt. Rudiana mengatakan, pengendalian dan manajemen air ballas dan sedimen dari kapal merupakan upaya untuk mencegah penyebaran spesies asing yang bersifat invasif atau seringkali dikenal juga sebagai organisme dan patogen akuatik yang berbahaya.

Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Ballas dan Sedimen dari Kapal, 2004, menyatakan bahwa organisme dan patogen akuatik yang berbahaya adalah organisme atau patogen akuatik yang apabila dilepaskan di air laut termasuk estuari atau ke dalam aliran air tawar, dapat menyebabkan bahaya terhadap lingkungan, kesehatan manusia, properti atau sumber daya, merusak keanekargaman hayati, atau mengganggu pemanfaatan yang sah terhadap suatu area.

Air ballas berperan penting menjaga keseimbangan kapal. Ketika air ballas dibuang di suatu area, organisme dan patogen yang ada di dalam air ballas tersebut juga ikut terbawa masuk ke dalam air laut di tempat tersebut. Organisme yang berasal dari tempat asal air ballas yang berbeda dengan organisme yang ada di tempat air ballas dibuang dikenal sebagai spesies asing.

IMG-20171018-WA0007

Beberapa studi menunjukkan bahwa spesies asing tersebut dapat menjadi spesies asing yang bersifat invasif dan mengakibatkan gangguan terhadap spesies lokal atau terhadap keseimbangan ekosistem di area tersebut.

Capt. Rudiana menegaskan, sebagai negara kepulauan yang besar, Indonesia dikelilingi oleh laut yang luas dengan ekosistem laut yang bervariasi serta mempunyai keanekaragaman hayati yang bernilai tinggi, baik dalam nilai ilmu pengetahuan maupun nilai ekonomi. Ekosistem sungai, pesisir, dan laut Indonesia sangat produktif dan menjadi tumpuan kehidupan sebagian besar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Ekosistem laut Indonesia harus dilindungi dari kemungkinan terjadinya perubahan akibat organisme dan patogen akuatik yang berbahaya dan merugikan,” ujarnya.

Berbagai ekosistem laut yang ada, di antaranya ekosistem pesisir dan laut dangkal, ekosistem terumbu karang, ekosistem laut dalam, dan ekosistem spesifik pada teluk tertentu telah menjadi habitat berbagai organisme dan biota yang bersifat endemik, termasuk ikan, kerang, udang, teripang, siput laut, biota karang, dan lain-lain dengan keanekaragaman yang sangat tinggi.

Lautan Indonesia memiliki variasi biota karang, terutama di kawasan yang dikenal sebagai Kawasan Segitiga Karang (Coral Triangle) yang meliputi kawasan laut timur Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua New Guinea, Timor Leste, dan Kepulauan Solomon. Kawasan ini merupakan kawasan dengan kehidupan laut terkaya di dunia dengan lebih dari enam ratus jenis karang dari tiga ribu jenis ikan yang menopang kehidupan dan keamanan pangan untuk 120 juta penduduk yang hidup di kawasan ini serta memiliki nilai ekonomi lebih dari 2,3 milyar dolar Amerika per tahun.

Ekosistem perairan Indonesia rentan terhadap pengaruh dari luar, termasuk pengaruh negatif organisme dan patogen akuatik yang berbahaya. Mengingat pemanfaatan laut yang begitu luas, kondisi perairan Indonesia harus dilindungi dari kemungkinan perubahan yang merugikan.

Salah satu aspek yang perlu diatur adalah manajemen air ballas dari kapal yang berpotensi membawa organisme dan patogen akuatik berbahaya, baik dari kapal berbendera asing yang singgah di pelabuhan Indonesia atau melintasi perairan Indonesia maupun dari kapal berbendera Indonesia yang beroperasi di perairan Indonesia dan melakukan pelayaran internasional.

Pemberlakuan Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Ballas dan Sedimen dari Kapal, 2004, di Indonesia akan berdampak tidak hanya bagi Pemerintah Indonesia sebagai regulator, tetapi juga kepada industri pelayaran dan industri penunjangnya.

“Pelaksanaan Konvensi ini secara komprehensif di Indonesia memerlukan kerja sama antara regulator dan operator. Saya optimistis bahwa kerja sama yang efektif dan berkesinambungan antara regulator dan operator di berbagai bidang yang berkaitan dengan pelaksanaan Konvensi ini akan bermanfaat bagi Indonesia,” tutur Capt. Rudiana.

Menurutnya, workshop ini merupakan langkah awal bagi kita selaku regulator keselamatan pelayaran untuk memulai kerja sama dan implementasi Konvensi ini.

“Saya harap workshop ini terus berlanjut melalui berbagai kegiatan lainnya. Saya ucapkan terima kasih atas atensi Saudara-saudara untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan banyak inspirasi bagi kita semua terhadap pentingnya meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim melalui pengendalian dan manajemen air ballas dari kapal,” ujarnya. (aliy)