Angkasa Pura 2

BBM Satu Harga Beratkan Pertamina, FSPB Desak Pemerintah Bisa Berbagi Beban Dengan Penyalur

Energi KoridorKamis, 19 Oktober 2017
downloadfile-1

JAKARTA (Beritatrans.com) – Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Noviandri mengatakan, penyaluran BBM satu harga  bagi Pertamina  sangat membebani keuangan perusahaan. Tercatat untuk penugasan di 2017 ini kepada 18 Kabupaten/Kota, kas Pertamina yang dikeluarkan untuk distribusi ke wilayah-wilayah terpencil itu mencapai Rp1 triliun.

Oleh karena itu, FSPPB mendesak Pemerintah untuk mewajibkan seluruh badan usaha penyalur BBM bersubsidi ikut sharing beban dan berbagi resiko  dalam program penyaluran BBM satu harga ke daerah-daerah terpencil. Penyalur BBM mitra Pertamina bisa diminta ikut berkontribusi dan membantu tugas negara mendialstribusikan BBM ke masyarakat.

“BUMN migas  itu tahun ini sudah menyalurkan BBM satu harga ke 18 kota atau Kabupaten terpencil di seluruh Indonesia.  Proyeksi untuk 2018 nanti,  penugasan itu diperbanyak ke 48 Kabupaten/Kota,” jelas Noviandri di Jakarta, Rabu (18/10/2017) petang.

Prediksi tambahan biaya distribusi yang akan ditanggung Pertamina diyakini mencapai Rp11 triliun dan 2019 penugasan diperbanyak kembali ke 150 Kabupaten/Kota dengan tambahan biaya distribusi diperkirakan mencapai Rp19 triliun.

“Kami melihat kondisi tersebut bukan sesuatu yang fair, karena Pertamina juga diwajibkan untuk meningkatkan investasi. Tentunya hal ini juga harus diberlakukan kepada perusahaan-perusahaan swasta,” ujar Noviandri.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memang telah menyatakan niatnya untuk mewajibkan perusahaan swasta nasional maupun perusahaan asing untuk menjual BBM dengan harga seragam di seluruh Indonesia. Hal ini menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo agar masyarakat di luar Jawa, seperti Papua, menikmati harga BBM yang sama.

Ada Dua Opsi

Menteri ESDM Ignasius Jonan ketika itu menyatakan akan menyusun peraturan menteri tentang mekanisme pelaksanaan “BBM Satu Harga”. Aturan ini nantinya tidak hanya berlaku untuk PT Pertamina (Persero), tapi berlaku untuk semua, termasuk Total, Shell, AKR Corporindo Tbk, dan Petronas.

Pemerintah ketika itu mengaku masih membahas dua opsi pelaksanaan aturan tersebut. Pertama, kewajiban membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di daerah yang harga BBM lebih tinggi dibandingkan di Pulau Jawa, misalnya di daerah terpencil atau tidak padat pemukiman.

Pertimbangannya, jika pembangunan SPBU dilakukan secara merata maka tidak ada ketimpangan pasokan BBM yang umumnya lebih besar terserap di Jawa. Alhasil, perusahaan penyalur BBM ini lebih senang membangun SPBU di Jawa atau daerah yang padat konsumsinya.

Opsi kedua, mewajibkan setiap perusahaan penyalur BBM melakukan subsidi silang sehingga memenuhi kebijakan BBM Satu Harga. Targetnya, implementasi program itu bisa terlaksana di seluruh Indonesia tahun depan.(helmi)

loading...