Angkasa Pura 2

Iksan Tatang: Percepatan Penyerapan Pilot Muda Perlu Campur Tangan Pemerintah

Kokpit SDMKamis, 19 Oktober 2017
Pilot STPI Garuda

JAKARTA (Beritatrans.com) – Mantan Dirjen Perhubungan Udara M.Iksan Tatang mengatakan, untuk mempercepat penyerapan pilot-pilot muda lulusan di dalam negeri perlu campur tangan Pemerintah sebagai regulator. Pemerintah harus membuat regulasi yang baik, adil dan melindungi semua pihak.

“Moraturium penerbitan izin sekolah pilot baru itu sudah bagus. Dengan begitu tak akan semakin banyak menghasilkan lulusan pilot baru. Selanjutnya, Pemerintah bisa membuat kebijakan yang mengatur agar maskapai nasional lebih mengutamakan pilot lulusan dalam negeri,” kata Iksan Tatang dalam perbincangan dengan Beritatrans.com di Jakarta, kemarin.

Dia mengaku prihatin, saat ini masih ada sekitar 1.000 pilot lulusan dalam negeri yang masih menganggur. Padahal, biaya pendidikan pilot sangat mahal bisa mencapai Rp700 juta sampai Rp800 juta per orang. “Kasihan jika biaya sekolah mahal, sementara nasib mereka tidak jelas sehingga menjadi sorotan banyak pihak,” tutur Tatang.

Menurut Ketua Umum IABI ini saat ini industri penerbangan nasional tumbuh pesat. Populasi pesawat terbang yang beroperasi di Indonesia juga makin besar. “Implikasinya, mereka akan membutuhkan krew pesawat termasuk pilot dan co pilot yang lebih besar pula,” jelas Tatang.

Kemampuan dan profesionalisme pilot Indonesia sudah semakin bagus. Tidak sedikit pilot Indonesia yang sukses di maskapai asing. Penerimaan pilot asing nampaknya perlu dihentikan di Indonesia, karena SDM lokal sudah banyak tersedia.

“Aneh, jika maskapai di dalam negeri justru menolak pilot lokal. Untuk mengambil rating sesuai jenis pesawat di maskapai butuh biaya besar, itu benar. Tapi, maskapai nasional jangan selalu berfikir untung. Mereka juga harus ikut peduli dan memberdayakan SDM lokal termasuk para pilot muda ini,” papar Tatang.

Maskapai nasional bisa ikut membiayai pendidikan pilot untuk mengambil rating. Selanjutnya, diikat dengan perjanjian kerja bersama (PKB) yang baik dan kuat serta tidak mudah mereka pindah-pindah maskapai sebelum biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan itu impas. “Ini kan masalah PKB dan seharusnya bisa disikapi dengan baik oleh maskapai dan tentunya Pemerinah sebagai regulator,” kilah Tatang.

Selanjutnya, menurut Tatang, perlu ada kesepakatan bersama antarmaskapai agar tidak terjadi “saling bajak” pilot apalagi jika mereka masih terikat kontrak kerja dengan maskapai lain. Mereka juga harus membangun kode etik yang baik dalam proses rekrutmen SDM terutama para pilot.

“Dengan begini, para pilot tak bisa bisa pidah kerja seenaknya. Atau sebaliknya, pihak maskapai tidak bisa semena-sena memberhentikan seorang pilot tanpa dasar dan aturan yang jelas,” terang Tatang.

“Parapihak terkait perlu segera duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Banyak cara bisa dilakukan, termasuk opsi-opsi pembiayan pendidikan pilot sampai mengambil rating agar mereka bisa bekerja untuk kemajuan industri penerbangan nasional,” tegas Tatang.(helmi)