Angkasa Pura 2

Revisi PM No.26/2017 Setelah Dialog Dan Aspirasi Semua Pihak

KoridorSabtu, 21 Oktober 2017
Jojo sekjen

JAKARTA (Beritatrans.com) – Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemhub)  Sugihardjo mengatakan 14 poin yang telah dihapuskan oleh MA diatur kembali pada revisi PM No.26 tahun 2017 ini.

Sesuai hasil dialog publik penyusunan revisi PM 26/2017 pihaknya mendapatkan masukan bahwa Pemerintah harus aktif melindungi persaingan usaha.

“Pada dialog publik kita mendapatkan aspirasi dari semua pihak, seperti dari media, akademisi, praktisi termasuk juga komunitas online yang mengharapkan bahwa pemerintahan, sesuai nawacita pertama harus aktif melindungi persaingan usaha. Kita mengatur kembali tentang aturan angkutan sewa khusus atau yang biasa dikenal angkutan sewa online,” ungkap pria yang akrab disapa Jojo ini di Jakarta, Jumat (20/10/2017) sore.

Dikatakan Jojo untuk kepemilikan minimum 5 kendaraan, peraturan ini dibuat agar perusahaan angkutan punya suatu nilai ekonomis, karena ada persyaratan harus punya surat bekerja sama dengan pool dan sebagainya. 

“Jadi, peraturan minimum 5 kendaraan itu bukan kepada perorangan, tapi yang bergabung dengan koperasi, tapi pada koperasinya atau badan hukumnya. Anggotanya boleh saja punya satu dua kendaraan,” tutur Jojo. 

Mengenai tarif batas atas dan batas bawah, Jojo mengklarifikasi bahwa penetapan tarifnya tidak diserahkan kepada masing-masing instansi pemberi izin.

Tarif Segaram

“Untuk tarif akan diseragamkan dan ditetapkan oleh Ditjen Perhubungan Darat atas usul masing-masing Gubernur ataupun dari BPTJ untuk Jabodetabek,” jelas Jojo.

“Keseragaman ini supaya tidak terlalu bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain. Mungkin nanti kita akan tetapkan wilayah 1 dan wilayah 2 supaya tidak terlalu bervariasi,” sebut Jojo.

Sedangkan untuk penetapan tarif akan dihitung biaya pokok dengan tetap memperhatikan masa pakai kendaraan 5-7 tahun. Setelah itu diturunkan sekitar 20-25 persen, inilah yang dijadikan batas bawah.

“Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan biaya untuk pemeliharaan kendaraan,” kilah mantan Ketua STTD Bekasi tersebut.  

“Kemhub juga menghitung di masing-masing daerah kemampuan masyarakat untuk membayar, lalu juga aspek tarif taksi konvensional juga kita perhatikan. Jadi benar-benar supaya angkutan online ini jadi satu komplemen bukan kompetitor terhadap angkutan konvensional,” tutup Jojo.(helmi)