Angkasa Pura 2

APDHI Gelar Duskusi: Dwelling Time Turun Kok Biaya Logistik Tetap Tinggi

Another News DermagaJumat, 27 Oktober 2017
IMG-20171027-WA0005-600x400

JAKARTA (BeritaTrans.com)
- Belakangan banyak pihak mempertanyakan mengapa dweeling time (masa inap kontainer )  di Pelabuhan Tanjung Tanjung Priok turun, tapi biaya logistik justru meningkat. Ada apa?

Penomena ini menjadi salahsatu topik yang dibahas dalam diskusi yang digelar Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI).di Jakarta, kemarin.

Biaya logistik Indonesia masih tergolong besar yaitu ± 24 % dari biaya produksi nasional (GDP). Hal ini tentu sangat membebani daya saing Indonesia di pasar internasional.

Ketua Bidang Kemaritiman APDHI, Achmad Ridwan Tento dalam diskusi tersebut mengatakan tingginya biaya logistik karena tidak adanya pengawasan terhadap peran swasta yang ikut bermain dalam sistem di pelabuhan.

Dia mengatakan telah terjadi mark up biaya yang harus dibayar oleh consignee dengan memperalat broker bayangan yang seolah-olah mereka (broker) tersebut yang mengerjakan pekerjaan logistik milik consignee.

Hal ini memang baru sebatas dugaan, akan tetapi perlu untuk ditelusuri mendalam sehingga tidak menjadikan biaya logistik Indonesia secara nasional menjadi tinggi dan tidak efisien, kata Ridwan.

“Bisa jadi temuan Bank Dunia biaya pengangkutan dari Tanjung Priok ke Cikarang sebesar USD 750 benar adanya. Tetapi ini bukan merepresentasikan biaya pengangkutan sebenarnya.”

Perlu dipikirkan juga sebuah lembaga pengawas seperti Federal Maritime Commision (FMC) di AS yang bertugas untuk mengawasi transksi biaya logistik sehingga tetap dalam besaran yang wajar.

Selain itu perlu dipikirkan perumusan ratifikasi artikel 12 dan artikel 21 dalam UNCAC, 2003 ke dalam revisi UU Tindak Pidana Korupsi atau pembuatan Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Sistem Logistik di Indonesia.

Hal tersebut sudah dilakukan oleh negara-negara maju yang notabene memiliki Index Logistic Performance (ILP) yang lebih baik dari Indonesia.

Ridwan mengatakan perbaikan efisiensi biaya logistik Indonesia tidak semata-mata membenahi di sektor birokrasi dan infrastruktur penunjang secara fisik.

Tetapi perlu dibenahi juga sistem operasional transaksi biaya logistik dan pengurusan barang keluar dan masuk pelabuhan terutama dari sisi sektor swasta.

Ridwan berharap pemerintah membentuk badan independen yang berfungsi mengawasi distribusi barang dan jasa untuk menekan biaya logistik dari 23,5 persen ke 19 persen.

Selain itu diusulkan agar dibuatkan atau dimasukan dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) mengenai korupsi di perusahaan swasta sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut berperan melakukan pemeriksaan.

Sementara itu, Roelly Panggabean, Ketua Umum Indonesia Maritime Transportation and Logistik (IMLOW)  menambahkan bebagai upaya telah dilakukan pemerintah selama ini, mulai dari paket ekonomi I sampai XVI, namun belum mampu menurunkan biaya logistik secara signifikan yang ditargetkan pemerintah 19 persen.

Roelly mengatakan, selama ini swasta tidak tersentuh pengawasan. Dia memberi contoh soal tender angkutan, tidak pernah dilakukan secara terbuka, sehigga penentuan biaya angkut dilakukan secara sepihak akhirnya yang menanggung beban adalah konsumen atau masyarakat.

Hadir dalam diskusi terbuka itu DR Dini Dewi Heniarti SH, MH, Ketum APDHI, DR IUR Liona N. Supriatna membahas tentang tindak pidana korupsi di sektor maritim dan sejarahwan JJ Rizal yang menyoroti perspektif budaya terhadap korupsi di Indonesia. (wilam)