Angkasa Pura 2

Seleksi Pejabat Kasubkom Investigator Kecelakaan Pelayaraan KNKT Berlanjut

Dermaga SDMJumat, 27 Oktober 2017
5RcaMm0k

JAKARTA (beritatrans.com) – Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tetap melanjutkan proses seleksi pejabat pengganti Kepala Sub Komisi Investigator Kecelakaan Pelayaran (Kasubkom IK Pelayaran).

“(Proses seleksi) tetap berlangsung,” kata Kepala Sekretariat KNKT Bambang Sudaryono kepada beritatrans.com dan aksi.id di Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Bambang menyatakan, dikabulkannya tuntutan mantan pejabat Kasubkom IK Pelayaranan KNKT Capt. Aldrine Dalimunte oleh hakim pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) tidak memengaruhi proses seleksi pejabat Kasubkom IK Pelayaran Pengganti. Pasalnya, yang digugat oleh Capt. Aldrin adalah Presiden RI, bukan KNKT.

Meskipun demikian, kata Bambang, KNKT tetap menghormati hasil keputusan sidang PTUN dan menunggu tindaklanjut dari Jaksa Pengacara Negara (JPN).

“KNKT menghormati hasil keputusan sidang PTUN dan menunggu tindaklanjut dari JPN, karena yang digugat bukan KNKT tetapi Presiden RI,” kata Bambang.

Seperti diberitakan sebelumnya, KNKT membuka lowongan jabatan Kasubkom IK Pelayaran Pengganti. Pengumuman ini tertuang pada surat KNKT Nomor KP/6/7 KNKT 2017 tanggal 12 September 2017 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Calon Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran Pengganti Merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tahun 2017. Proses penjaringan calon Kasubkom IK Pelayaran Pengganti kemudian diperpanjang melalui Pengumuman Nomor KP/6/19 KNKT 2017.

Proses penjaringan calon Kasubkom IK Pelayaran Pengganti tersebut dilakukan KNKT mengingat jabatan tersebut saat ini kosong seiring diberhentikannya Capt. Aldrin Dalimunte sebagai Kasubkom IK Pelayaran sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 10/M Tahun 2017 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Namun kemudian, Aldrine Dalimunte menggugat Keputusan Presiden tersebut melalui PTUN Jakarta dengan nomor pendaftaran No.92/G/2017/PTUN.JKT tanggal 27 April 2017. Dengan tergugat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Selanjutnya, PTUN pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 memutuskan dan mengabulkan gugatan Aldrin Dalimunte atas SK Presiden Jokowi tersebut.

“Menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara untuk seluruhnya” demikian bunyi kutipan hasil sidang PTUN.

PTUN memerintahkan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/M Tahun 2017 tanggal 22 Februari 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota Komite Nasional Keselatamatan Transportasi.

“Selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini hingga diperolehnya Putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht),” demikian bunyi petikan putusan PTUN tersebut. (aliy)

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari