Angkasa Pura 2

Menegakkan Komitmen Indonesia sebagai Negara Hukum

SDMSelasa, 31 Oktober 2017
Feizal Syahmenan

JAKARTA (Beritatrans.com) – H.Feizal Syahmenan, SH, MH selaku Kuasa Hukum Capt. Aldrin Dalimunte, MM, M.Mar mengatakan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah memenangkan gugatan atas penerbitan Keputusan Presiden RI No.10/M Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT).

“PTUN Jakarta dalam putusan Rabu tanggal 25 Oktober 2017 telah mengabulkan semua tuntutan penggugat (Capt. Aldrin) atas penerbitan Surat Keputusan pemberhentian dirinya dari KNKT. Selain itu PTUN juga meminta penundaan atas pemberhentian sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden RI No.10/M Tahun 2017,” kata Syahmenan menjawab Beritatrans.com di Jakarta, Selasa (31/10/2017).

PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Capt. Aldrin. diantaranya menurut Syahmenan, karena pejabat KNKT bukan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga tidak bisa diberhentikan secara sembarangan sebagai pejabat negara. Proses dan usulan dasar penerbitan Keputusan pemberhentian tersebut juga tidak benar serta melanggar Perpres No.2/2012 tentang KNKT,” jelas pimpinan kuasa hukum dari Syahmenan, Zakaria & Partner itu.

Merujuk pada penetapan penundaan dari PTUN Jakarta tersebut, menurut Syahmenan, maka Pansel KNKT khususnya yang memilih calon Anggota KNKT di posisi Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran harus dihentikan dan batal demi hukum.

“Capt. Aldrin Dalimunte melalui Putusan PTUN Jakarta sudah dipulihkan kembali pada posisinya semula di KNKT. Kalau nanti Pansel KNKT menghasilkan seorang calon, maka tak bisa dilantik dan diangkat di posisinya, karena pejabat lama sudah dipulihkan kembali hak dan kewenangannya di jabatan semula oleh putusan PTUN Jakarta,” jelas Syahmenan.

Menurut Syahmenan, melalui putusan PTUN Jakarta yang meminta penundaan pemberhentian Capt. Aldrin dari KNKT, maka otomatis juga memberhentikan kegiatan -kegiatan yang berhubungan dengan jabatan capt. aldrin di KNKT. Ini selayaknya dipatuhi oleh staf dan pejabat dibawah Presiden Jokowi termasuk di KNKT.

“Jika Pansel KNKT melanjutkan tugasnya maka bisa melanggar UU dan tidak taat atas perintah pengadilan PTUN Jakarta. Jika tetap melanjutkan kerjanya, maka Pansel KNKT sama dengan melanggar dan akan mempunyai resiko yuridis maupun administrasi,” paparnya.

Feizal Syahmenan menambahkan, pihaknya sebagai kuasa hukum Capt. Aldrin Dalimunte sudah menerima salinan putusan penetapan penundaan dari PTUN tanggal 26 Oktober 2017, yang memenangkan gugatan itu.

“Salinan penetapan PTUN Jakarta tanggal 25 Oktober 2017 sudah kami terima. Pada waktu bersamaan, salinan putusan penetapan tersebut juga dikirimkan kepada para pihak, mulai Presiden Jokowi, Mensesneg, Menseskab, Menhub, semua Anggota KNKT dan lainnya,” terang Syahmenan.

Menurut Syahmenan, pihaknya selaku Kuasa Hukum Capt. Aldrin Dalimunte juga sudah mengirimkan surat kepada Pansel KNKT, sekaligus meminta penghentian proses seleksi anggota KNKT karena sudah ada putusan penetapan PTUN Jakarta,” urai Syahmenan.

Keluarnya putusan PTUN Jakarta, tambah Syahmenan, hendaknya menjadi titik awal bagi semua pihak untuk kembali bekerja sesuai hukum dan aturan yang berlaku.

“KNKT harus bekerja optimal sesuai tupoksi sekaligus mendukung kinerja dan pelayanan Pemerintahan Jokowi-JK. KNKT harus bekerja dan melakukan investigasi untuk mencari penyebab kecelakaan guna mencegah terulangnya kasus kecelakaan di masa mendatang,” tegas Syahmenan.

Membangun Pemerintahan Bersih dan Jujur

Gugatan ke PTUN Jakarta oleh Capt. Aldrin Dalimunte, MM, M.Mar atas pemberhentian dirinya dari KNKT yang dikabulkan PTUN Jakarta harus menjadi momentum bagi Presiden Jokowi untuk kembali menegakkan komitmen membangun Pemerintahan yang bersih, Adil, jujur dan transparan.

Gugatan Capt. Aldrin di PTUN diterima dan dikabulkan semua, berarti ada proses administrasi di pemerintahan yang tidak benar dan melanggar UU. “Bukan tidak mungkin, banyak kasus serupa lainnya juga ada, meski tak langsung ditujukan kepada Presiden. Artinya, kebijakan Pemerintah itu tidak transparan dan berpotensi melanggar UU,” jelasnya

Pejabat Pemerintah khususnya di Bagian Hukum harus jeli, dan bisa memberikan saran dan masukan yang benar kepada pimpinannya.

“Sebaliknya, jika sampai terkontaminasi pihak tertentu dan berpotensi melanggar UU, bisa merugikan dirinya sendiri,” tandas Syahmenan.(helmi)