Angkasa Pura 2

Menhub Sampaikan Aturan Baru Tentang Taksi Online di Kampus UGM

Koridor SDMRabu, 1 November 2017
MenhubUGM Selfie

YOGYAKARTA (Beritatrans.com) – Menhub Budi Kaya Sumadi berkesempatan menjelaskan pengaturan taxi online saat bertandang dan memberikan kuliah umum di kampus biru, UGM Yogyakarta.

Kebijakan tersebut tertuang dalam PM. No.108 sebagai hasil revisi PM.26/2017 tentang Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek. Hal paling pokok yang diatur dalam PM ini adalah regulasi tentang angkutan umum daring atau olnine di Tanah Air.

“Saya melakukan perubahan dan mencari suatu kolaborasi untuk menemukan titik keseimbangan bersama. Kehadiran taksi online bahwasanya suatu keniscayaan di era teknologi ini, akan tetapi Pemerintah tidak ingin kehadiran transportasi online ini begitu cepat dan menghilangkan transportasi konvensional,” kata Menhub Budi Karya di depan mahasiswa UGM Yogyakarta, kemarin.

Dikatakan, Pemerintah (Kementerian Perhubungan) mengatur keduanya, sehingga terjadi suatu kesetaraan dan kita harus melindungi semuanya.

“Angkutan umum konvensional tetap jalan dan angkutan umum online juga tetap beroperasi. Tentunya tetap dalam koridor hukum yang berlaku. dan semua pihak tunduk pada aturan hukum yang berlaku,” jelas Menhub.

Memberikan Kesetaraan

Dalam kesempatan sebelumnya, lewat peraturan ini, Menhub Budi Karya menginginkan adanya kesetaraan antara taksi konvensional dan taksi online. Sehingga keduanya bisa bersaing dengan sehat.

“Apa yang kita buat di sini filosofinya memberikan kesetaraan bagi semua stakeholder yang ada. Online suatu keniscayaan, kita tampung berikan ruang yang baik, tapi di sisi lain berikan payung baik juga taksi-taksi lain,” kata Budi.

Plt Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hindro Surahmat menambahkan, angkutan taksi online diwajibkan menggunakan stiker sehingga bisa dibedakan dari kendaraan pribadi lainnya. Pengemudi taksi online juga diwajibkan memiliki SIM umum.

Perusahaan taksi online juga diwajibkan untuk mengasuransikan tanggung jawab sebagai penyelenggara angkutan, yaitu berupa iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut.

Selanjutya, aplikator atau perusahaan taksi online juga diwajibkan memberikan akses kepada Dirjen Perhubungan Darat, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/ Wali Kota dengan kewenangannya.

“Peraturan Menteri ini akan diberlakukan efektif mulai tanggal 1 November 2017,” tandas Hindro.(helmi)