Angkasa Pura 2

RI – Jepang Capai Beberapa Kesepakatan Bidang Perkeretaapian

EmplasemenWednesday, 1 November 2017

TOKYO (beritatrans.com) – Hari ini, Rabu (1/11/2017), telah dilaksanakan pertemuan tingkat Wakil Menteri bidang Transportasi antara Pemerintah RI dan Pemerintah Jepang.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo. Sedangkan delegasi Jepang dipimpin oleh Wakil Menteri untuk Hubungan Internasional Kementerian Tanah, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata, Hiroshi Narahira.

Pertemuan berlangsung selama 3 hari, dengan agenda pertemuan plenary dan working group tiap sub sektor.

Beberapa hal yang menjadi pembicaraan untuk sub sektor perkeretaapian adalah mengenai revitalisasi jalur KA lintas utara Jawa serta pembangunan MRT lintas Utara-Selatan dan lintas Timur-Barat.

Mengenai revitalisasi jalur KA lintas utara Jawa, disepakati bahwa akan dilaksanakan sinkronisasi antara studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan melalui bekerja sama dengan Badan pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan studi yang dilaksanakan oleh JICA.

IMG-20171101-WA0007

Diharapkan dari sinkronisasi tersebut diperoleh kesimpulan mengenai teknologi yang akan digunakan yang dapat mengakomodir hal-hal berikut: menggunakan jalur eksisting lintas Jakarta-Surabaya, waktu perjalanan KA selama 5,5 jam, mengurangi perlintasan sebidang dan memperlebar lengkung. Selain itu pertimbangan price performance juga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revitalisasi jalur KA lintas utara Jawa. Dengan pengalaman yang dimiliki dalam pengembangan perkeretaapian, Pemerintah Jepang sangat berharap dapat berperan untuk kegiatan tersebut, tentunya dengan dukungan prosedur dan regulasi dari Pemerintah Indonesia.

Mengenai MRT Jakarta, baik lintas Utara-Selatan dan lintas Timur-Barat, Pemerintah Jepang  siap mendukung penuh terkait dengan teknologi. Namun mengenai pelaksanaan administrasi MRT lintas Utara-Selatan Tahap I, diharapkan akselerasi agar dapat dilaksanakan sesuai target pada bulan Desember 2017 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Sugihardjo menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, namun karena adanya penyesuaian harga akibat adanya perubahan desain dan perpanjangan waktu konstruksi, maka perlu dilakukan inspeksi terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dan diyakini target pembayaran bulan Desember 2017 dapat terpenuhi.

Sedangkan untuk pembangunan jalur KA MRT lintas Utara-Selatan tahap II dan MRT lintas Timur-Barat, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan akselerasi.

Pihak Indonesia juga menyampaikan bahwa untuk skema finansial pada pembangunan MRT lintas Utara-Selatan tahap II, pembagian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta akan sama dengan skema MRT lintas Utara-Selatan tahap I. Dimana Pemerintah Pusat akan menanggung beban sebesar 49% dan Pemerintah DKI Jakarta akan menanggung beban sebesar 51%.

Selain kerja sama bidang infrastruktur, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang juga akan bekerja sama bidang software yaitu terkait dengan penyiapan regulasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perkeretaapian khususnya untuk teknologi MRT dan LRT. (aliy)