Angkasa Pura 2

Kabalitbang: Jalan dan Prasarana Beserta Jaringan Jalan Merupakan Bagian Penting Dalam Sistem Pelayanan Dry Port

Emplasemen Koridor LitbangSelasa, 7 November 2017
IMG-20171107-WA0011

IMG-20171107-WA0012

JAKARTA (Beritatrans.com) – Perwujudan sistem  transportasi  jalan yang efektif dan efisien menghadapi berbagai tantangan, peluang dan kendala terkait adanya perubahan lingkungan yang dinamis,  seperti globalisasi ekonomi, perubahan perilaku permintaan jasa transportasi. Selain itu juga kondisi politik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta kepedulian pada kelestarian lingkungan hidup serta keterbatasan sumber daya.

“Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, kebijakan pengembangan transportasi jalan dalam mendukung sisten transportasi nasional, perlu ditata dan disempurnakan dengan SDM berkualitas, sehingga terwujud keandalan pelayanan dan keterpaduan antar dan inter moda transportasi, dalam rangka memenuhi kebutuhan pembanguna, tuntutan masyarakat serta perdagangan nasional dan internasional dengan memperhatikan keandalan serta kelaikan sarana dan prasarana transportasi,” kata Kepala Badan Litbang Perhuhungan (Kabalitbang) Ir. Umiyatun Hayati Triastuti, M.Sc  pada focus group discussion dengan tema “Evaluasi Kebijakan Pengembangan Dry Port” di Jakarta, Selasa (7/11/2017).

UU No.22/2009 tentan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)  lanjut Kabalitbang,  menyebutkan lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalulintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar. Selain itu juga terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa  serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

Berdasarkan UU LLAJ tersebut, menurut Kabalitbang, keberadaan jalan dan prasarana beserta jaringan jalan merupakan bagian penting dalam sistem pelayanan dry port.

“Sarana angkutan yang memadahi dan didukung daya dukun jalan pada lintasan yang dilewati merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan ekspor impor,” jelas Umiyatun.

Integrasi Simpul dan Jaringan

Untuk itu diperlukan integrasi simpul dan jaringan transportasi. Simpul-simpul transportasi seperti pelahuhan dan kawasan industri  perlu diintegrasikan dengan jaringan transportasi dan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhuhungan secara efektif dan efisien,” papar Kabalitbang.

Umiyatun juga menambahkan, PP No.61/2009  tentang Kepelabuhanan menyatakan, bahwa pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan atau/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal sandar, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran. Selain  itu juga kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Nmaun begitu, menurut  Kabalitbang, lndonesia  sebagai negara  kepulauan sangat bergantung pada  transportasi laut, beroperasinya pelabuhan secara efisien  di Indonesia menjadi prioritas utama.

Kabalitbang menambahkan, pembangunan dan pengembangan dry port menjadi solusi mengatasi masalah bongkar muat barang (dwelling time), karena dengan adanya dry port, biaya logistik akan turun, kemacetan di pelabuhan berkurang dab melahirkan dampak berantai yang positif bagi industri nasional.

“Pemerintah telah berkomitmen memberikan dukungan berupa regulasi yang tepat. Setiap pelahuhan yang dekat  dengan kota besar, perlu ada dry port. Dengan dry port, pemerintah tidak perlu melakukan investasi besar di pelabuhan yang membutuhkan  biaya dan waktu lama,” tegas Kabalitbang.(helmi)