Angkasa Pura 2

Kemhub: Pemerintah Terus Pantau Tol Laut Bila Perlu Dilakukan Rerouting

Dermaga LitbangSelasa, 7 November 2017
IMG-20171107-WA0023

IMG-20171107-WA0024

JAKARTA (Beritatrans.com) – Ditjen Perhubungan Laut (Hubla), Kementerian Perhubungan (Kemhub) terus memantau dan mencermati perkembangan pelaksanaan program tol laut di Indonesia. Kapal-kapal tol yang dioperasikan di berbagai rute harus dipastikan tepat sasaran dan memberikan hasil optimal.

“Tahun 2017 ini ada 13 rute tol laut yang dilayani PT Pelni dan beberapa pelayaran swasta. Meski masih banyak kendala dan hambatan, tapi proyek tol laut yang dicanangkan Presiden Jokowi- Wares JK sangat bagus dan mulai dirasakan manfaatnya,” kata Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri dan Tol Laut Ditjen Hubla Dr. Capt. Wisnu Handoko, dalam diskusi bertema “Evaluasi Pengembangan Logistik di Indonesia” di Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Dari 13 rute tol laut di tahun 2017, lanjut dia, akan dipantau dan dievaluasi. Jika dirasa kurang tepat atau memberikan manfaatkan kecil, bisa saja dilakukan rerouting atau perubahan rute ke daerah lain yang membutuhkan. “Rute tol laut terutama yang dilayani swasta dilakukan melalui proses lelang. Jika dirasan kurang tepat, tentu akan dievaluasi bila perlu dipindah ke rute lain yang lebih membutuhkan,” papar Wisnu.

Sampai tahun 2019 mendatang, menurut dia, jumlah kapal dan rute tol laut di Indonesia akan terus dikembangkan. Pemerintah melalui Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemhub sudah membeli puluhan kapal yang akan dioperasikan untuk mendukung program tol laut.

Selain kapal kargo, sebut Wisnu, pemerintah juga membangun lima kapal ternak. Saat ini sudah jadi dan dioperasikan satu unit, yaitu KM Camara usamtara l. “Kapal itu dioperasikan untuk mengangkut ternak sapi potong dari NTT dan NTB ke Jawa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging masyarakat,” tukas dia.

Didukung Rumah Kita

Program tol Laut di Indonesia sudah berkembang cukup luas dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah terluar, tertinggal dan terbekang di wilayah NKRI.

Program tol laut yang disertai dengan program Rumah Kita, menurut Wisnu, telah berhasil memperlancar distribusi barang dan jasa dari pusat produksi di Indonesia barat ke sejumlah daerah di Indonesia terutama kawasan Indonesia timur.

“Beberapa daerah yang selama ini belum dilayani rute kapal secara reguler, kini bisa menikmati layanan kapal barang secara reguler. Dengan begitu, pasokan barang kebutuhan pokok dan bahan kebutuhan utama masyarakat bisa dilakukan secara reuker dan terjadwal,” kata Wisnu.

Selain itu, bekerja sama dengan sejumlah BUMN seperti PT Pelindo, ASDP, dan lainnya telah dibangun Rumah Kita di sejumlah daerah. Rumah Kita berfungsi sebagai gudang bahan kebutuhan pokok dan lainnya yang disiapkan sejumlah BUMN dan diangkut dengan kapal-kapal tol laut ke sejumlah daerah.

“Barang tersebut diterima dan disiapkan di Rumah Kita dan masyarakat baik pedagang atau konsumen bisa langsung membeli aneka kebutuhan di Rumah Kita itu dengan harga terjangkau, karena dibeli dan disiapkan dengan dana CSR dari BUMN yang diberikan tugas,” sebut Wisnu.

Konsep Rumah Kita ini, menurut mantan Direktur PIP Semarang itu, cukup ampuh meredam disparitas harga di daerah pinggiran atau remote area termasuk daerah perbatasan dengan dengan negara tetangga.

“Warga masyarakat bisa membeli aneka kebutuhan yang dipasok dari kapal-kapal tol laut dengan harga terjangkau. Implikasinya, disparitas harga barang dan jasa di daerah bisa ditekan semaksimal mungkin. Semua itu merupakan wujud kehadiran negara di mata rakyat di daerah dengan karakter 3T itu,” tandas Wisnu.(helmi)