Angkasa Pura 2

Batasi Kendaraan Truk di Tol Akan Menghambat Arus Logistik

Koridor OtomotifRabu, 8 November 2017
IMG-20171108-WA0015

KEMACETAN PANJANG

JAKARTA (Beritatrans.com)- Kebijakan Pemerintah membatasi pergerakan truk angkutan barang di ruas tol Jakarta-Cikampek dan sebaliknya menuai kritik dan keberatan sejumlah pihak. Termasuk beberapa personel dan anggota DPP Organda.

Kepala Angkutan Barang DPP Organda Ivan Kamadjaja mengatakan, kebijakan membatasi truk angkutan barang di ruas tol Jakarta-Cikampek memang memperlancar arus kendaraan menuju Jakarta di pagi hari “Tapi, dampaknya menghambat arus logistik dan implikasinya bisa memberatkan ekonomi dan daya saing nasional,” kata Ivan dalam perbincangan dengan Beritatrans.com di Jakarta, Rabu (8/11/2017).

Pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan, lanjut dia, tidak konsisten dengan kebijakannya sendiri. “Katanya mau menurunkan biaya logistik, memperlancar arus barang dari pelabuhan ke industri atau sebaliknya. Tapi, dalam hal ini kendaraan angkutan barang khususnya kendaraan golongan IV dan V justru dihambat dan dibatasi ruang geraknya,” kata Ivan lagi.

Dikatakan, Pemerintah mau menurunkan biaya logistik dari saat ini 24% dari PDB serta menurunkan dwelling time di pelabuhan terutama Pelabuhan Tanjung Priok. Seharusnya ekndaraan angkutan barang dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok tidak dibatasi. “Tetapi, mengapa kebijakan di lapangan justru membatasi ruang gerak truk angkutan barang,” jelas Ivan.

Menurut pemilik PT Kamadjaja Logistik itu, sebelumnya dalam berbagai event seperti Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha kendaraan angkutan barang juga dilarang operasi. “Truk angkutan berat merupakan tulang punggung distribusi nasional dan ekonomi masyarakat. Jika ruang geraknya dibatasi, bisa dipastikan dampaknya tidak baik,” aku Ivan.

“Bolehlah itu (Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha) dibatasi. Keduanya merupakan peristiwa rutin dan Organda sudah mengantisipasinya. Tapi dalam kasus spesifik seperti long weekend misalnya, truk golongan IV dan V juga dilarang operasi dan pemberitahuan selalu mendadak sehingga tidak ada persiapan yang cukup,” jelas Ivan.

Kalau mengikuti pada kebijakan BPTJ, menurut Ivan, pembatasan dan pengaturan kendaraan berat akan dilakukan selama pembangunan proyek fisik LRT dan MRT serta proyek lainnya selesai, selanjutnya bisa ditinjau lagi. “Dengan begitu ada waktu dua tahun sampai 2019, angkutan logistik nasional masih terus tertekan dan ruang geraknya dibatas,” sebut Ivan didampingi koleganya di DPP Organda Kusuma Natali itu.

Pagi ini Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengklaim, sejak dilakukan pembatasan kendaraan truk di jalan tol Jakarta-Cikampek, terjadi perningkatan kecepatan laju kendaraan di jalan tol dar rata-rata 10-15 km/ jam menjadi 30-40 km/ jam. “Wajar itu terjadi, karena pada saat bersamaan truk angkutan barang tidak boleh melintasi,” kilah Ivan.

Tapi apa benar pemerintah sudah memikirkan secara matang dampak yang ditimbulkan? “Sejak truk dilarang melintas di jalan tol dari jam 06.00-09.00 wib, maka mereka berlih ke jalan arteri. Praktis Jalan Pantura dan Jalan Raya Kalimalang serta ruas lainnya makin macet.

“Semua truk angkutan barang melintas disana. Dan, dampaknya kerusakan jalan arteri akan semakin cepat. Terjadi overload karena kendaraan yang melintas melebihi kapasitas yang seharusnya dilayani,” kilah Ivan.

Buang-Buang Energi

Menurut data BPTJ, papar Ivan, populasi kendaraan yang melintasi ke Jakarta dan sekitarnya 88% adalah kendaraan gelongan I atau mobil pribadi. Disusul kendaraan golongan II 9% dan sisanya 3% kendaraan golongan IV dan V atau truk tronton angkutan logistik.

“Dengan begitu, kebijakan BPTJ dan Kementerian Perhubungan dan lainnya hanya sibuk mengurusi 3% dari populasi kendaraan yang diklaim sebagai biang kemacetan. Tapi apa benar 3% kendaraan itu yang menjadi biang keladi macet dan harus terus dibatasi ruang geraknya,” tanya Ivan lagi.

Jadi, sebut Ivan, sangat aneh dan buang-buang energi kalau Pemerintah selama ini justru sibuk mengurusi 3% dari populasi kendaraan. Sementara, penyebab kemacetan lain yang justru lebih massif seolah dibiarkan terus berlalu.

“Pemerintah harus realistis dan memikirkan solusi yang paling kecil resikonya. Kendaraan pribadi dong yang semestinya diatur dan dibatasi sambil meningkatkan kapasitas dan pelayanan angkutan umum massal yang ada di Jakarta dan sekitarnya” saran Ivan.

Pembatasan kendaraan pribadi ini memang tidak enak dan Ivan yakin akan banyak yang menentangnya. Tapi apa boleh buat, kondisi kemaetan sekarang sudah sangat darurat dan harus diatasi dengan langkah dan kebijakan ekstrim.

“Semua pihak harus rela berkorban, tapi jangan lantas dibebankan semua kesalahan pada kendaraan angkutan barang dan pendukung logistik nasional,” tandas Ivan.(helmi)