Angkasa Pura 2

Kemhub Dorong Peran Swasta Dalam Investasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi

Bandara Dermaga Emplasemen KoridorKamis, 9 November 2017
Jojo Infrastruktur1

JAKARTA (Beritatrans.com) – Kementerian Perhubungan (Kemhub) mendorong peran serta investasi BUMN maupun swasta nasional atau asing dalam pembangunan infrastruktur transportasi. Kebijakan ini ditempuh guna menutupi besarnya pembiayaan pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang dilakukan.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kemhub Ir.Sugihardjo menyampaikan hal ini pada saat menjadi keynote speaker pada acara Infrafinance Conference, Indonesia Infrastructure Week 2017 di Jakarta Convention Center, Rabu (8/11/2017) .

Sugihardjo mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan satu dari 3 prioritas utama Kabinet Kerja. Dua prioritas lainnya yakni deregulasi dalam konteks kemudahan berbisnis dan capacity building.

Untuk mencapai target pembangunan infrastruktur yang besar tersebut pemerintah telah mengubah paradigma pembiayaan pembangunan infrastruktur. Saat ini model pembiayaan infrastruktur sudah lebih kreatif, tidak hanya bertumpu pada APBN.

“Memang ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan target pembangunan infrastruktur di indonesia khususnya di bidang transportasi amat sangat ambisius,” sebut Sugihardjo.

Tumbuh Rata-Rata 7%

Pertumbuhan sektor transportasi rata-rata di atas 7% per tahun, lebih besar dari pertumbuhan PDB secara total, dan di tahun 2016 sektor transportasi berkontribusi sebesar 5,18% terhadap PDB.

“KOndisi ini memberikan gambaran bahwa, melalui tata kelola anggaran yang efektif dan efisien, sektor transportasi berkembang dengan baik dan memberikan konstribusi yang positif terhadap perekonomian nasional, walaupun dihadapkan pada kondisi keterbatasan anggaran pembangunan,” jelas pejabat Kemhub itu.

Sugihardjo menambahkan investasi di bidang transportasi baik infrastruktur, sarana maupun pelayanan sudah layak secara ekonomi dan finansial, karena pada prinsipnya transportasi itu adalah direct demand. Sehingga sudah dapat dilakukan kerja sama denga pihak BUMN atau swasta.

“Itu yang kita dorong. Kalau kita melakukan ini anggaran pemerintah yang terbatas dapat digunakan pada daerah terpencil, terluar dan perbatasan dimana swasta atau investor tidak akan masuk. Karenanya alaminahnya swasta mencari profit. Karenanya di daerah itu pemerintah yang hadir,” tandas Sugihardjo.(helmi)

loading...