Angkasa Pura 2

Pemerintah Harus Tetapkan Titik Pembangunan SPBU BBM Satu Harga Sampai Daerah 3 T

Energi KoridorKamis, 9 November 2017
Sofyano BBM

JAKARTA (Beritatrans.com) – Direktur Puskepi Sofyano Zakaria mendesak pemerintah harus menetapkan lokasi pembangunan SPBU BBM satu harga. SPBU harus menjangkau sampai ke   wilayah 3T (terluar,  terdepan dan tertinggal).

“Jangan sampai pembangunan SPBU satu harga dibangun di wilayah yang bukan termasuk di kawasan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Justru daearh 3 T yang harus menjadi prioritas pemerintah,” kata Sofyano Zakaria kepada pers di Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Mengingat wilayah  Indonesia luas dan negara kepualauan, bisa saja harga BBM berbeda-beda karena pengaruh jarak antara SPBU yang jauh. “Kemudian ada oknum tertentu yang memanfaatjlan dengan membeli BBM di SPBU kemudian menjual lagi ke masyarakat dengan harga yang lebih mahal,” kata Sofyano saat dikonfirmasi Beritatrans.com.

Ia menjelaskan, dengan keberadaan SPBU yang dibangun tersebut, apalagi oleh pihak swasta yang menjual BBM satu harga. Lantas, berapa harga BBM yang dijual tersebut?

“Apakah harga jual BBM-nya sama dengan harga BBM premium Rp6.450 per liter, kemudian harga solar subsidi juga sama harganya sebesar Rp5.150 per liter,” tanya Sofyano lagi.

Kemudian ia mencontohkan, dalam satu kabupaten misalnya di Kabupaten Bengkayang, Kalbar, karena dengan pertimbangan keterbatasan jumlah kendaraannya, maka  jarak antara satu SPBU dengan SPBU lainnya sekitar 70 kilometer.

“Karena jarak antar SPBU sangat jauh, maka ada masyarakat yang ambil kesempatan membeli BBM dari SPBU dan menjual kembali secara ilegal BBM itu ke umum, dengan harga yang tinggi katakan Rp30 ribu per liter. Maka apakah gara-gara beberapa penjual BBM ilegal itu, maka pemerintah lalu meminta Pertamina atau swasta segera bangun SPBU untuk BBM satu harga,” ungkapnya.

Menurut  Sofyano, bagaimana nasib SPBU yang ada di sana yang mungkin belum kembali modalnya karena di daerah pembeli BBM di SPBU tersebut sangat minim.

Banyak SPBU Sepi

“Data di Puskepi menyebutkan, SPBU yang ada mulai dari Pontianak menuju Sambas banyak yang sepi. Bagaimana lagi dengan SPBU di wilayah   Kabupaten Bengkayang perbatasan Kalbar-Malaysia sana? Jadi apakah dengan dibangunnya SPBU baru untuk program BBM satu harga, bisa dinilai sebagai program perwujudan BBM satu harga,” katanya.

Jika demikian, bisa-bisa di Pulau Jawa bisa diminta ada SPBU BBM satu harga ketika ada banyak pengecer ilegal jual BBM dengan harga di atas harga penetapan pemerintah, ujar Sofyano Zakaria.

“Jika sudah ada SPBU BBM satu harga, namun jika ternyata SPBU-nya hanya operasional hingga setengah hari, sehingga akhirnya konsumen membeli BBM ke pengecer ilegal l. Akhirnya, harga BBM-nya mahal juga. Lantas, bagaimana SPBU BBM satu harga tersebut,” katanya.

Menurut dia, tercatat di Bengkayang saat ini ada delapan SPBU, dengan diresmikannya SPBU AKR kemarin maka keberadaan SPBU tersebut bukanlah yang satu-satunya di wilayah tersebut.

“Sehingga menjadi pertanyaan dengan diresmikannya SPBU AKR sebagai SPBU BBM satu harga tersebut, sehingga menjadi pertanyaan BBM jenis apa yang dijual oleh SPBU tersebut,” tandas Sofyano.(helmi)