Angkasa Pura 2

YLKI: PENCABUTAN LARANGAN SEPEDA MOTOR DI SUDIRMAN-THAMRIN KONTRA PRODUKTIF

KoridorJumat, 10 November 2017
Tulus-Abadi-YLKI-1

JAKARTA (Beritatrans.com) – Wacana  bahkan rencana Gubernur Jakarta yang akan mencabut larangan sepeda motor di rute Jl Sudirman-Thamrin, adalah langkah mundur.

“Kebijakan ini bahkan kontra produktif,” kata Ketua YLKI Tulus Abadi dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (10/11/2017) .

Tulus berasalan, pertama sebagai instrumen pengendalian lalu-lintas, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, termasuk sepeda motor, adalah mutlak.

“Kendaraan roda empat sudah dikenakan pembatasan berupa, misalnya _three in one_, kemudian diganti ganjil genap, dan nantinya akan dikenakan kebijakan ERP (Electronic Road Pricing). Sementara sepeda motor tak ada instrumen kebijakan pengendalian sama sekali,” jelas Tulus.

Kedua, menurut dia, seharusnya justru Gubernur Anies memperkuat dan memperluas pembatasan kendaraan pribadi, baik roda empat dan atau roda dua.

“Gubernur Anies bisa mempercepat implementasi ERP tersebut, guna mengatasi kemacetan secara signifikan. Jika kendaraan pribadi tak dibatasi, maka lalu lintas di Jakarta akan semakin parah, dan bahkan angkutan masal seperti MRT dan LRT, akan minim penumpang. Dan bahkan bisa bangkrut,” papar Tulus. 

Ketiga, sebut Tulus, Gubernur DKI Jakarta Anies  Baswedan seharusnya menelorkan kebijakan untuk memperkuat akses angkutan umum di Jakarta, baik itu Transjakarta dan angkutan umum _feeder_ lainnya.

“Membiarkan dominannya kendaraan pribadi, sama saja Gubernur Anies melakukan pembiaran agar angkutan umum mati,” kilah Tulus.

Oleh karena itu, tambah YLKI, Gubernur Anies tidak perlu melanjutkan wacana/rencana tersebut dan justru harus memperkuat pembatasan/pengendalian kendaraan pribadi di Kota Jakarta.

“Jangan mewariskan sesuatu kebijakan yang kontra produktif,” tegas Tulus Abadi.(helmi)