Angkasa Pura 2

Pembangunan Infrastruktur Harus Menjadi Dasar Pembangunan Industri di Dalam Negeri

Bandara Dermaga KoridorSenin, 13 November 2017
Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai

JAKARTA (Beritatrans.com) – Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam tiga tahun terakhir (sejak 2015-2017), Pemerintah mengalokasikan dana infrastruktur sebesar Rp913,5 triliun.

“Nilainya lebih besar dibandingkan lima tahun anggaran infrastruktur di era pemerintah sebelumnya. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, dana infrastruktur kembali dinaikkan menjadi Rp410,7 triliun,” kata Bin Firman Tresnadi Dir. Eksekutif Indomesia Developmen Monitoring (IDM) dan Wakil Ketua Partai Gerinda Arief Poyuono di Jakarta, kemarin.

Pembangunan infrastruktur termasuk di bidang transportasi harus disinergikan dengan pembangunan industri serta ekonomi masyarakat secara umum. “Keduanya harus saling mendukung dan melengkapi, sehingga manfaatnya banyak dinikmati masyarakat Indonesia,” Firman.

Dikatakan, Pemerintah juga berencana mengorbankan rakyat dengan menghapus kelas golongan pelanggan listrik Rumah Tangga golongan 900 VA – 2200 VA.

Ribuan kilometer (km) jalan negara dan jalan tol berhasil dibangun, dari Sumatera hingga Papua. Infrastruktur lain seperti bandara hingga pelabuhan juga terbangun megah di era Jokowi.

“Yang menjadi pertanyaan apakah proyek infrastruktur Jokowi ini dapat mengatasi masalah bangsa ini? Yaitu tidak memiliki basis industri nasional sebagai jalan menuju kemakmuran rakyat,” tanya Arif Poyuono.

Kegagalan Industri

Kegagalan Industrialisasi nasional berkonsekuensi serius di Indonesia: meluasnya pengangguran, ketergantungan pada impor, dan lain-lain.

Lebih jauh lagi, kata Arief, kegagalan industrialisasi juga membuat bangsa Indonesia makin kehilangan keterampilan, pengetahuan, kreatifitas, dan lain-lain. Kita seolah merasa cukup sebagai bangsa konsumen.

Kegagalan industrialisasi berkait erat dengan masih berlangsung proyek penjajahan (neo-kolonialisme) di Indonesia.

Sejarah memperlihatkan bahwa proyek kolonialisme selalu berusaha memblokir upaya membangkitkan industri di dalam negeri.

Pembangunan infrastruktur di negara jajahan, harus menunjang kepentingan ekonomi negara-negara imperialis dan harus dimiliki oleh mereka.

Hal ini menjadi kenyataan. Dimana proyek-proyek infrastruktur yang telah diresmikan oleh Jokowi telah direncanakan untuk dijual kepihak asing/swasta. Lalu dimana untungnya republik ini?

“Jika serius hendak membangun ekonomi nasional, maka proyek-proyek-proyek infrastruktur harus diletakan sebagai prasarana untuk membangun industrialisasi nasional,” tandas Arief.(helmi)