Angkasa Pura 2

Kemhub-BP Batam Teken Penyelenggaraan Pelabuhan di KPBPB Batam

DermagaSelasa, 14 November 2017
IMG_20171114_094523

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo disaksikan Menteri PANRB Asman Abdnur, teken Keputusan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Selasa (14/11/2017).

“Ini merupakan suatu perubahan baik dimana Kementerian Perhubungan (Kemhub) dan BP Batam telah menandatangani keputusan bersama terkait penyelenggaraan pelabuhan di KPBPB Batam,” ujar Menhub Budi.

Keputusan Bersama yang baru saja dilakukan, kata dia, merupakan langkah konkret yang diambil Pemerintah Pusat untuk mensinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemhub dengan BP Batam dalam penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam agar penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam dapat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik.

“Keputusan Bersama yang baru saja ditandatangani merupakan penjabaran dari amanat dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa fungsi penyelenggara pelabuhan dilaksanakan oleh Menhub melalui Otoritas pelabuhan atau UPP yang disinergikan dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam mendukung Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat diselenggarakan pelabuhan tersendiri.

“Yang perlu dicermati dalam keputusan bersama ini adalah adanya ketentuan tentang fungsi penyelenggara pelabuhan di KPBPB bahwa ada ketentuan tentang Kelembagaan penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Pertukaran Data dan Informasi serta Penyediaan Lahan Perkantoran,” urai Menhub.

Pihaknya dan BP Batam akan berbagi tugas dalam menjalankan fungsi sebagai penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

“Pembagian tugasnya dalam hal pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan,” ujarnya.

Keputusan Bersama ini juga menekankan fungsi dan kedudukan Kemhub dan BP Batam terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran di Pelabuhan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

“Untuk keselamatan dan Keamanan Pelayaran serta penetapan standar kinerja pelabuhan merupakan tugas Kemhub sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan yang terkait dengan aspek kepengusahaan kepelabuhanan menjadi tugas BP Batam,” lanjut dia. (omy)