Angkasa Pura 2

Optimalkan Tol Laut, Badan Litbang Berikan 6 Rekomendasi

LitbangSelasa, 14 November 2017
FGD_Puslitbang_Laut

JAKARTA (beritatrans.com) – Tol Laut yang merupakan program pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah berjalan cukup baik, terutama dari aspek konektivitas yang menghubungkan pulau-pulau nusantara dari barat hingga timur dan dari utara hingga selatan.

Namun demikian program tersebut masih memerlukan beberapa perbaikan agar aspek-aspek lainnya terimplementasi dengan baik.

Demikian kesimpulan Tim Studi Optimalisasi Program Tol Laut Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Perhubungan yang dipaparkan dalam Focuss Group Discussion (FGD) yang dipimpin oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Ir. Ahmad, M.MTr., QIA., CCFr. Senin (13/11/2017) lalu.

FGD tersebut membahas tentang Laporan Final Studi Optimalisasi Program Tol Laut tersebut yang dibawakan oleh Ketua Tim Studi yakni Paulus Raga bersama Nursyam sebagai Anggota Tim. Sedangkan sebagai pembahasnya adalah Staf Khusus Menteri Perhubungan Prof. Yamin dan Dr. Denny L Siahaan, juga perwakilan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Dari hasil studi tim Puslitbang Transportasi Laut tersebut diperoleh informasi bahwa dalam optimalisasi program tol laut masih ada yang harus dibenahi. Alasannya, masih terdapat beberapa permasalahan seperti yang terkait dengan operasional, konektivitas pelabuhan dan mekanisme pengangkutan barang, infrastruktur, dan SDM. Juga kurangnya permintaan barang dan kontrol yang harus dilakukan dari kementerian lain, termasuk peran pemerintah daerah yang masih minim.

FGD_Puslitbang_Laut_1

Permasalahan lainnya adalah penetapan trayek Tol Laut yang belum efektif dan efisien, sehingga berdampak pada delivery time ke pelabuhan tujuan yang lama karena menggunakan trayek dengan skema pergerakan pendulum.

Sementara dampaknya terhadap disparitas harga masih terkendala kondisi shipping yang memakan waktu lama, keterbatasan angkutan darat, ketidakseimbangan supply barang jika dibandingkan dengan angkutan laut swasta, serta terjadinya praktik ekonomi negatif seperti monopoli, oligopoli dan kartel.

Muatan balik dari luar Jawa ke Jawa semestinya lebih diperbanyak agar efisiensi penggunaan kapal angkutan barang meningkat. Hal ini menuntut adanya pertembuhan simpul-simpul di luar Jawa yang menjadi pusat produksi sehingga menghasilkan barang yang dapat dipasarkan di Pulau Jawa atau membawa raw material yang dibutuhkan di pusat produksi Pulau Jawa. Usaha ini harus dilakukan secara bersinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Swasta.

Rekomendasi
Tim Studi Optimalisasi Program Tol Laut memberikan berapa rekomendasi untuk lebih mengoptimalkan Tol Laut. Beberapa rekomendasi itu adalah: Aspek jaringan/konektivitas trayek; sarana, prasarana/infrastruktur; Sumber Daya Manusia; pengelolaan barang; dan kelembagaan & implementasi program.

FGD_Puslitbang_Laut_2

Aspek jaringan/konektivitas trayek
Dibutuhkan penambahan jaringan/ trayek tol laut khususnya pada daerah perbatasan, terluar, terisolir dan tertinggal sehingga harapan Nawa cita dapat terwujud. Untuk mengoptimalkan pelayanan ini perlu dibuat pelabuhan hub pada jaringan tol laut sebagai pelabuhan distribusi kepelabuhan-pelabuhan lokal yang skalanya lebih kecil. Dengan adanya pelabuhan hub ini diharapkan waktu pelayanan kapal tol laut dibawah 20 hari.

Kemudian angkutan laut Pelayaran Rakyat (Pelra) menjadi angkutan yang paling dominan digunakan untuk distribusi barang antar pulau disekitar Pelabuhan Singgah. oleh karena itu perlu dilakukan revitalisasi angkutan Pelayaran Rakyat (Pelra) untuk mendukung implementasi Tol Laut.

Untuk dukungan moda angkutan laut hampir sama dengan moda angkutan darat yaitu ketersediaan angkutan lanjutan yang sifatnya liner (tetap dan teratur) terutama yang menghubungkan pelabuhan pelabuhan feeder (pengumpan, pengumpan regional dan pengumpan lokal).

Selain itu menumbuhkembangkan rute/trayek keperintisan barang oleh pemerintah dari pusat distribusi (pulau jawa) ke daerah daerah lain yang terpencil untuk menambah frekuensi waktu pelayaran dari 30 hari menjadi 14 hari atau melakukan crossing pelayaran dari pusat distribusi Pulau Jawa dan pada saat yang sama kapal lainnya berangkat dari akhir pelabuhan singgah.

Aspek Sarana
Perusahaan pelayaran yang ditunjuk sebagai penugasan maupun yang menang dalam pelelangan diharapkan menyediakan kapal yang sesuai dengan trayek yang dilayani (kapal peti kemas, kapal kargo, dan kapasitas kapal) agar pelayanan dapat optimal.

Penggunaan kontainer berukuran lebih kecil dari 20 feet patut dipertimbangkan karena keterbatasan jalan akses dari dan ke pelabuhan singgah rute pelayaran angkutan barang (tol laut) di daerah terpencil, terluar, terisolasi dan perbatasan sekaligus menyiapkan standar tarif baiya untuk penggunaan kontainer dibawah 20 feet.

Untuk kemudahan Tracking dan Tracing kontainer maupun bentuk kemasan barang lainnya diperlukan labelling yang diletakkan di kontainer atau kemasan barang lainnya sehingga mudah dilacak dan ditelusuri sesuai dokumen yang ditetapkan oleh Otoritas Pelabuhan dan Penyelenggara Pelayaran.

Selain itu juga, diperlukan adanya standar keselamatan penyelenggaraan dan pengoperasian angkutan barang menggunakan kontainer atau bentuk kemasan lainnya termasuk penempatan barang di dalam kontainer, penyusunanbarang di dalam kontainer, penimbangan barang untuk dimasukkan ke dalam kontainer, kualitas material dan rangka kontainer yang diperbolehkan untuk digunakan, standar berat kontainer, penyusunan penempatan dan penumpukan kontainer di atas kapal dan di lapangan penumpukan di pelabuhan serta jenis barang termasuk kemasannya yang dapat diangkut oleh kapal barang.

Aspek Prasarana/Infrastruktur
Kesiapan pelabuhan yang disinggahi oleh kapal tol laut menyediakan alat bongkar muat, lapangan penumpukan, dan gudang. Merenovasi dermaga yang rusak dan menyelesaikan pekerjaan talud yang belum selesai.

Kemudian kelengkapan sarana bongkar muat serta sumber daya manusia yang menangani kegiatan bongkar muat harus tersedia disetiap pelabuhan yang disinggahi oleh angkutan barang (Tol Laut) agar terjadi efisiensi pelayanan kapal angkutan barang (Tol Laut) sehingga waktu pelayanan dan pelayaran atau voyage yang ditetapkan tercapai;

Aspek Sumber Daya Manusia
Pihak penyelenggara pelabuhan (OP, KSOP, dan UPP) menambah TKBM yang masih kurang di setiap pelabuhan singgah dan sekaligus memberikan pengarahan kepada TKBM agar mereka peduli terhadap keberadaan barang tol laut, sehingga tidak meminta biaya bongkar muat yang besar.

Aspek Pengelolaan Barang
Sebaiknya barang tol laut diberi label untuk membedakan dengan barang yang diangkut oleh kapal swasta sehingga dalam pemasarannya ada perbedaan harga karena pengusaha barang telah disubsidi melalui angkutan laut dan juga diprioritaskan penjualannya pada daerah hinterland pelabuhan bila di pelabuhan tersebut telah banyak dilayani oleh kapal swasta, paling tidak masyarakat di daerah hinterland dapat membeli barang dengan harga yang sama di pelabuhan singgah.

Aspek Kelembagaan & Implementasi Program
Perlunya jembatan udara yang bersubsidi untuk menghubungkan pelabuhan Pomako dengan hinterland di Wilayah Pengunungan Tengah Provinsi Papua.

Pemda perlu mensosialisasikan kepada masyarakat & pedagang di pelabuhan singgah untuk memanfaatkan fasilitas tol laut yang disubsidi.

Pemda juga perlu mensosialisasikan urutan tingkat kemiskinan pada daerah pelabuhan singgah untuk distribusi barang-barang tol laut menurut skala prioritasnya.

Selain itu, pelabuhan yang disinggahi angkutan barang (Tol Laut) juga harus dikembangkan sebagai pusat pelayanan logistik antara lain seperti penerapan “Rumah Kita” di beberapa pelabuhan atau kota yang telah ditunjuk agar mendekatkan pasar dan sub distribusi logistik ke masyarakat.

Selanjutnya perlu dilakukan pemisahan secara jelas tarif sea freight dan tarif cargo handling sehingga mempermudah perhitungan subsidi angkutan barang (tol laut) sekaligus mudah dievaluasi kendala kendala yang dialami pada setiap rute serta penanganan cargo handling disetiap pelabuhan singgah (biaya cargo handling disetip pelabuhan berbeda sedangkan tarif sea freight relatif sama). Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan no. 152 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat (B/M) Barang dari dan ke Kapal bahwa perusahaan pelayaran dapat melakukan pelayanan tanpa harus melalui perusahaan bongkar muat dan tenaga kerja bongkar muat untuk jenis jenis barang barang tertentu. (aliy)