Angkasa Pura 2

Begini Cara Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Ditjen Hubud

Bandara KokpitRabu, 15 November 2017
IMG-20171115-WA0032

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Ada beberapa cara dalam pengendalian gratifikasi yang dapat dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Hal itu diantaranya dengan melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi, berkoordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi.

“Selanjutnya, melakukan identifikasi/kajian atas titik rawan atau potensi gratifikasi,” tutue Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso di Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Selain itu juga dapat dilakukan dengan mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan instansi dan menerima laporan gratifikasi dari pihal internal, serta mengkoordinasikan dengan KPK.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Tim Sosialisasi Pengendali Gratifikasi Moch Haryoko mengemukakan, kegiatan sosialisasi ini sebagai bentuk implementasi  Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan  Status Gratifikasi.  Serta merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Perhubungan RI yang dicantumkan dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor : SE 30 Tahun 2017 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 

“Kami harap kegiatan sosialisasi  ini berjalan sukses serta bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menciptakan Good and Clean Governance di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berdampak pada semakin transparan dan optimalnya regulasi dan kepatuhan para aparatur sipil negara untuk melaporkan penolakan, penerimaan dan pemberian gratifikasi,” ujar Haryoko. (omy)