Angkasa Pura 2

YLKI: PENYEDERHANAAN TARIF BERPOTENSI MEMBEBANI KONSUMEN LISTRIK

EnergiKamis, 16 November 2017
Ketua-Pengurus-Harian-Yayasan-Lembaga-Konsumen-Indonesia-YLKI-Tulus-Abadi-600x400

JAKARTA (Beritatrans.com) – Rencana kebijakan Kementerian ESDM yang akan menyederhanakan sistem tarif listrik dengan daya minimal 5.500 voalt amphere (VA), membuat masyarakat konsumen listrik mengalami kebingungan, marah bahkan “shock”.

“Konsumen sangat khawatir sistem tarif baru tersebut akan melambungkan tagihan listriknya,” kaa Ketua YLKI Tulus Abadi di jakarta, Kamis (16/11/2017).

Menurutnya, Kementerian ESDM dan bahkan Dirut PT PLN menjamin bahwa kebijakan ini bukan merupakan kenaikan tarif. Namun, kata Tulus, jaminan itu masih sangat meragukan jika dilihat dari beberapa indikator berikut ini.

“Benar bahwa Rupiah per kWh-nya sama dan tanpa abonemen. Tetapi pemerintah menggunakan formula baru yakni pemakaian minimal,” jelas Tulus.

Dari formulasi pemakaian minimal inilah, papar YLKI, maka tagihan konsumen berpotensi melambung. “Sebagai contoh pemakaian minimal untuk 1.300 VA adalah 88 kWh (Rp129.000), sedangkan 5.500 VA pemakaian minimal 220 kWh, atau sekitar Rp320.800,” sebut Tulus.

Dengan perubahan daya yang signifikan, menurut YLKI, akan mengakibatkan konsumen harus mengganti instalasi dalam rumah.

“Artinya, konsumen harus merogoh kocek untuk hal tersebut. Tanpa mengganti instalasi maka membahayakan bagi instalasi konsumen. Dan konsumen harus melakukan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) ulang dan itu dibayar konsumen, dan biaya SLO untuk golongan 5.500 jauh lebih mahal,” kilah Tulus.

Penyederhanaan tarif ini, tambah Tulus, akan mengkibatkan perilaku konsumtif atu boros dari konsumen listrik. “Padahal, sebelumnya Pemerintah dan PLN dengan getol mengampanyekan hidup hemat listrik dan energi prima lainnya,”terang Tulus.

Kebeijakan ini jelas tidak konsisten. “Bagaimanapiun juga, hidup boros energi termasuk listrik tidak baik. Apalagi jika listrik itu dibangkitkan dengan minyak atau batubara yang nota bene tak bisa diperbaharui,” urai Tulus.

“Akibat aliran listrik yang “loss stroom” konsumen berpotensi tak terkendali dalam menggunakan energi listriknya. Dan hal ini tidak sejalan dengan kampanye hemat energi dan hemat listrik yang dilakukan pemerintah.,” tandas Tulus.(helmi)

loading...