Angkasa Pura 2

Indonesia Butuh Dana Rp1.500 Triliun Untuk Membangun Infrastruktur

Bandara Dermaga Emplasemen KoridorJumat, 17 November 2017
images-14

JAKARTA (Beritatrans.com) – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak hal dan banyak kepentingan yang harus dilakukan. Dibutuhkan satu format pembangunan infrastruktur Indonesia. Negara ini membutuhkan dana sampai Rp1.500 untuk membangun infrastruktur sampai 2019 mendatang.

“Apabila kita membutuhkan satu dana yang riil, seperti kita membutuhkan Rp1.500 triliun, di APBN hanya tersedia Rp250 triliun. Sehingga ada gap sekitar Rp1.000 triliun. Kondisi ini yang membuat kita membuat satu format pembangunan infrastruktur Indonesia,” ujar Menhub) Budi Karya Sumadi dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (Dismed FMB) di Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Seperti diketahui, Menhub mengungkapkan, di medsos ada viral tuduhan bahwa kita akan menjual aset, salah satunya Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

“Kita tidak ada niat menjual Bandara Soetta. Sebenarnya, apa yang kita lakukan malah lebih banyak melakukan kerjasama dengan pihak swasta,” jelas Menhub Budi Karya dalam diskusi bertajuk “Amankah Pembiayaan Infrastruktur Negara?” di Ruang Roeslan Abdulgani, Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, itu.

Lebih lanjut, Menhub menjelaskan, dalam format atau frame yang telah dibuat dalam dua skala, adalah pertama skala perhubungan. Bahwa regulator itu tidak boleh menjadi operator.

Tiga Klasifikasi

“Kita mengenal ada tiga klasifikasi, apabila proyek itu tidak visible, proyek itu harus dilakukan oleh kementerian bersangkutan. Kalau proyek itu visible, diberikan kepada badan usaha atau swasta. Salah satunya seperti PT Jasa Marga untuk membangun sejumlah ruas jalan tol di tanah air,” ulas Budi Karya.

Dengan dasar itu, Kedua, Menhub menjelaskan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memilah-milah proyek yang visible dikelola oleh Kemenhub. Yakni pelabuhan dan bandara. “Jika prospeknya bagus, kita lakukan kerjasama terbatas, bukan tidak terbatas, antara 10-30 tahun,” ujar Budi Karya.

Turut hadir dalam Dismed FMB9 antara lain Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Marga Desi Arryani dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Dirjen PPR Kemenkeu) Robert Pakpahan.(helmi)

loading...